Plh Bupati Pasuruan : Pemutakhiran Data Kependudukan Sangat Penting Dilakukan Agar Pendistribusian Bansos Tepat Sasaran

Jatim Newsroom – Pemutakhiran data kependudukan sangat penting dilakukan agar pendistribusian bantuan sosial (Bansos) tepat sasaran. Oleh sebab itu dibutuhkan kolaborasi erat antara Dinas Sosial dengan Dispendukcapil serta Perangkat Desa dalam memperoleh bank data yang selalu ter-up to date setiap saat.

Hal ini disampaikan Plh. Bupati Pasuruan Mujib Imron dalam talkshow Layanan Publik Maslahat bertema “Penyaluran Bantuan Langsung Tunai," Senin (18/7/2022).

“Baik Pendamping Desa, Pendamping PKH di tingkat Kecamatan dan Perangkat Desa, mari bersama-sama intens melakukan verifikasi data kependudukan. Jika semisal ada perubahan, maka segera dilaporkan ke Dispendukcapil untuk melakukan pemutakhiran data,” ujar Gus Mujib sapaannya didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Suwito Adi.

“Semua Perangkat Daerah harus memiliki Call Center, termasuk Dinsos yang juga harus selalu memperbarui data-data penerima bantuan sosial. Ini untuk memudahkan akses masyarakat. Sehingga penyaluran bantuan sosial bisa tepat sasaran,” jelas Gus Mujib.

Suwito Adi mengatakan Pemkab Pasuruan melalui Dinsos menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pelaksanaannya mengacu Surat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor 1243/6.1/BS.02.01/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 perihal Pemberitahuan Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako. Penyaluran bantuan sosial periode bulan Mei 2022 ditujukan kepada 131.194 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT. Masing-masing sebesar Rp 200 ribu/bulan yang dibayarkan PT Pos Indonesia Cabang Pasuruan via rekening untuk tiga bulan sekaligus, terhitung mulai bulan Januari, Februari dan Maret. Sehingga besaran nominal yang diterima oleh KPM sebesar Rp 600 Ribu.

“Dari 131.194 jumlah KPM yang ditargetkan, jumlah yang sudah didistribusikan sebanyak 129.271 atau 98,53 persen. Sedangkan jumlah tidak tersalurkan masih 1.923 KPM. Dari jumlah itu diketahui, bansos yang belum terdistribusikan disebabkan banyak faktor. Diantaranya karena alamat tidak ditemukan, diluar kota, ganda dalam 1 Kartu Keluarga (KK) atau meninggal KK Tunggal. Ada juga yang ternyata kondisi ekonominya mampu, menolak dan pindah alamat, atau sudah menerima bantuan serupa dari pemerintah, semisal Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau Bantuan Pangan Non Tunai,“ ujar Kadinsos. (yan/n)

 

#pasuruan