Pemprov Jatim Komitmen Terapkan ‘5M’ Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Jatim Newsroom – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) berkomitmen melakukan penerapan ‘5M’ Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Komitmen tersebut dikuatkan dalam agenda High Level Meeting Rakorwil Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (7/5/2024). 

Komitmen secara simbolis dikuatkan oleh Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, didampingi Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim) Bobby Soemiarsono, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur Erwin Gunawan Hutapea, serta Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan. 

Dalam arahannya, Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono menyampaikan, komitmen ‘5M ETPD’ ini meliputi, pertama, meningkatkan dan mempertahankan Indeks ETPD dalam kategori ‘DIGITAL’. Kedua, menggunakan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di seluruh wilayah Jawa Timur. Ketiga, mengoptimalkan penggunaan kanal pembayaran non-tunai khususnya QR Code Indonesia Standart (QRIS) untuk transaksi pemerintah daerah. 

“Keempat, meningkatkan kualitas layanan dan ekosistem digital melalui pengembangan inovasi dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Serta kelima, mendorong edukasi dan literasi keuangan digital masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Timur,” jelas Pj. Gubernur Adhy. 

Kelima komitmen ETPD tersebut, menurut Adhy merupakan tugas utama bersama dalam menguatkan kepala daerah supaya Jawa Timur lebih maju dalam digitalisasi. “Semua aparat pemerintah kabupaten/kota perlu bersama-sama menaikkan indeks ETPD dengan komitmen 5M ini,” tukas Pj. Gubernur Adhy. 

Ia menuturkan, komitmen ‘5M’ ETPD merupakan wujud upaya Provinsi Jawa Timur karena indeks ETPD-nya meningkat lumayan tajam yakni sekitar 95,24%. “Perkembangannya Jawa Timur cukup bagus dengan nilai 95,24% ETPD itu prestasi besar karena termasuk sudah tinggi,” tutur Pj. Gubernur Adhy. 

Terkait Kabupaten Trenggalek yang masih memiliki indeks ETPD rendah, Pj. Gubernur Adhy menyampaikan, saat ini kategori tersebut mulai naik dan akan terus didorong supaya meningkat. “Kabupaten Trenggalek nilai ETPD-nya di bawah 80, tapi sekarang sudah naik, kategorinya sudah ada lagi yang maju yaitu digital. Kalau digitalnya sudah penuh ya berarti 100% indeksnya sudah sangat bagus,” ungkapnya. 

Pj. Gubernur Adhy mengatakan, Pemprov Jatim akan terus melakukan asistensi kepada BI dan Bank Jatim untuk menarik semua aparat pemerintah supaya menaikkan indeks ETPD. “Alhamdullillah Jawa Timur saling tarik menarik, dan kita akan melakukan asistensi BI dan Bank Jatim punya tanggung jawab untuk menarik semua aparat pemerintah di Kabupaten/Kota untuk bisa bersama-sama menaikkan indeks ETPD,” pungkasnya. (vin/s) 

#pemprov jatim #Pj. Gubernur Jawa Timur #ETPD #Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah #TP2DD