Kadinsos Jatim Bahas Upaya Penurunan Kemiskinan di Talkshow Merawat Bumi Majapahit

Jatim Newsroom - Memperingatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Jatim, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Jatim didapuk menjadi salah satu narasumber dalam talkshow "Merawat Bumi Majapahit" yang disiarkan radio Suara Surabaya, Rabu pagi (8/11/2023). 

Talkshow dengan tema “Jatim Sejahtera, Mengentaskan Kemiskinan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial” ini membahas topik isu strategis dalam program jaring pengaman sosial dan strategi penurunan angka kemiskinan, beserta kendala dan solusinya. Selain Kadinsos Jatim, hadir pula di studio siaran radio Suara Surabaya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim Dr Iwan SHut MM.

Dalam talkshow yang dipandu penyiar Hendra Hutagalung dan berlangsung selama dua jam ini, Kadinsos Jatim memaparkan beberapa kontribusi Dinsos Jatim dalam mewujudkan Provinsi Jatim yang sejahtera. 

“Isu strategis yang diamanahkan ibu gubernur dan menjadi fokus Dinsos Jatim ada tiga hal. Ini juga termasuk dalam tujuh prioritas utama pembangunan Provinsi Jatim. Pertama, pengentasan kemiskinan. Kedua, bagaimana kami meningkatkan kepedulian sosial yaitu dengan menggali potensi yang untuk peduli dalam mengentaskan permasalahan sosial. Ketiga, berpartisipasi dalam ketahanan bencana, karena bencana juga bisa menyebabkan kemiskinan,” ungkap Kadinsos Jatim Dra Restu Novi Widiani MM, mengawali penjelasannya. 

Dia menjelaskan, jumlah penurunan penduduk miskin di Jatim sejak pandemi Covid-19 tertinggi di Indonesia. Pada periode Maret 2021 hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 383.920 orang.

Selain itu, angka kemiskinan ekstrem di Jatim juga menurun. Pada tahun 2022 angka kemiskinan ekstrem di Jatim mencapai 1,8 persen, turun dari tahun 2021 yang sebesar 2,23 persen. Angka ini lebih rendah dari nasional yang pada tahun 2022  berada pada level 2,04 persen.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemprov Jatim melalui Dinsos Jatim menjalankan beberapa program. Salah satunya, memberikan bantalan sosial kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga rentan, yaitu lansia dan disabilitas. 

Untuk lansia, Dinsos Jatim memiliki program PKH Plus. Melalui program yang hanya satu-satunya di Indonesia ini, Dinsos Jatim memberikan bantuan kepada lansia kurang mampu sebesar Rp2 juta untuk satu tahun. Bantuan tersebut diserahkan sebanyak empat kali, per triwulan sebesar Rp500 ribu.

Jumlah penerima manfaat dan sasaran daerah PKH Plus terus mengalami peningkatan dan perluasan. Saat pertama kali diluncurkan Gubernur Khofifah pada tahun 2019, jumlah penerima manfaat (PM) PKH Plus mencapai 50.000 PM yang tersebar di 10 kabupaten. Jumlah PM tersebut tetap pada tahun 2020. Perluasan PKH Plus mulai dilakukan di tahun 2021 dan 2022, yakni disalurkan kepada 50.000 PM di 15 kabupaten. 

Pada tahun 2023, Dinsos Jatim melakukan perluasan program sehingga menjadi 25 kabupaten, dengan jumlah PM bertambah menjadi 55.000 PM untuk tahap 1 hingga tahap 3. Di tahap 4 pencairan, Dinsos Jatim kembali memperluas cakupan (coverage) PKH Plus ke 13 kabupaten/kota yang belum ter-cover PKH Plus. Dengan demikian, bantuan PKH Plus kini bisa dinikmati lansia di 38 kabupaten/kota se-Jatim. Jumlah lansia penerima bantuan ini juga bertambah, dari yang sebelumnya 55.000 PM, kini bertambah menjadi total 74.905 PM.

“Selain menurunkan angka kemiskinan, PKH Plus juga memiliki andil dalam meningkatkan angka harapan hidup yang menjadi salah satu dari tiga dimensi dasar indeks pembangunan manusia (IPM). Menurut BPS Jatim, angka harapan hidup Jatim dalam tiga tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2020 mencapai 71,30. Di tahun 2021 mencapai 71,38, dan di tahun 2022 mencapai 71,74. Ini tanda bahwa PKH Plus berdampak,” ungkap Novi.

Selanjutnya, Dinsos Jatim memberikan bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) bagi penyandang disabilitas berat. Program ini menyasar 4.000 penyandang disabilitas, masing-masing menerima bansos sebesar Rp300 ribu per bulan yang diberikan setiap tiga bulan sekali. Selain bansos, para penyandang disabilitas juga menerima bantuan alat bantu mobilitas untuk menunjang mobilitas mereka sehari-hari.

Selain kedua bansos tersebut, bansos penghapusan kemiskinan ekstrem senilai Rp1,5 juta dengan peruntukan sebagai modal usaha. Bansos ini diberikan kepada 3.000 PM di 10 kabupaten/kota dengan angka kemiskinan ekstrem. Ada pula bansos kewirausahaan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang diberikan kepada 540 PM se-Jatim dan bansos Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang disalurkan kepada 1.111 PM, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diberikan kepada 9.259 buruh pabrik rokok lintas wilayah di Jatim. 

“Salah satu kendala yang dihadapi Dinsos Jatim dalam menjalankan memberikan pelayanan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ialah sumber daya manusia. Untuk mengatasi hal itu, kami memiliki relawan sosial yang kami berikan capacity building dan tali asih. Antara lain, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pendamping PKH, Pendamping Disabilitas, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Pelopor Perdamaian, Sakti Peksos, serta Pendamping Pasung atau ODGJ,” paparnya. 

Dalam siaran tersebut, orang nomor satu di Dinsos Jatim ini juga melakukan dialog interaktif dengan para pendengar. Salah satunya, Hadi dari Surabaya. Dia menceritakan tentang lamanya mengurus Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk adiknya di Kediri yang menderita gangguan mental. 

“Adik sakit mental mulai SMA, sudah 20 tahun. Saya pernah mengajukan pada Kementerian Sosial yang direspons perwakilan Kemensos di Jawa Tengah dengan berkunjung langsung ke Kediri. Saya disarankan mengurus DTKS, tapi sudah satu tahun ini nama adik saya belum muncul,” katanya.

Menanggapi pengaduan tersebut, Novi meminta agar Hadi mengirimkan alamat lengkap sehingga Tim Jatim Social Care (JSC) bisa melakukan penjangkauan dan asesmen. 

“Kami memiliki Tim JSC di 38 kabupaten/kota yang bertugas untuk menindaklanjuti permasalahan sosial. Untuk menentukan langkah lanjutnya, kami harus melakukan penjangkauan dan asesmen,” tutur Novi. (her/s)

#dinsos jatim