FGD Kebijakan UKM Naik Kelas, Setwapres RI : Pengembangan UMKM itu Penting

Jatim Newsroom – Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia (Setwapres RI), Suprayoga Hadi, mengatakan, pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) penting dilakukan, karenanya perlu kerja sama lintas sektor.

Demikian disampaikannya, saat berkesempatan hadir menjadi pembicara kunci atau keynote speaker Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan UKM Naik Kelas Kedaireka 2023, di Surabaya, Senin (13/11/2023).  

“Pengembangan UMKM merupakan kebutuhan penting yang memerlukan kepastian, kesinambungan, dan transformasi sehingga juga perlu kerja sama lintas sektor, baik pemerintan maupun lembaga non-pemerintah. Maka, framework yang telah dicetuskan, diharapkan untuk dilakukan uji coba dan hasil evaluasinya perlu didokumentasikan dengan baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hadi ini menerangkan, UMKM harus diprioritaskan dengan kondisi yang ada, perlu adanya transformasi untuk mendorong UMKM. “Terdapat sejumlah target RPJPN yang harus dicapai pada tahun 2045 terhadap UMKM dan koperasi. Lima hal yang perlu  ditekankan sebagai arah kebijakan dan strategi pembangunan UMKM yakni, kemitraan akses pembiayaan, akses jangkauan, penciptaan peluang usaha, dan nilai tambah usaha sosial,” terangnya. 

Menurut Hadi, indikator UMKM yang naik kelas ialah, UMKM digital, UMKM yang terhubung dengan pembiayaan, UMKM Ekspor, dan UMKM hijau. Dikatakannya, semua indikator tersebut, ditopang dengan panguatan kelembagaan UMKM. 

“UMKM naik kelas itu penting dilakukan, mengingat masih terdapat sejumlah hal yang diperbaiki dari UMKM berdasarkan data yang ada. Perlu adanya pendekatan yang khusus bagi UMKM yang berkembang agar dapat bertransformasi menjadi lebih produktif. Perlu adanya peran kelembagaan asosiasi pengusaha, e-commerce, perguruan tinggi dalam pemberdayaan UMKM,” terangnya. 

Dalam memberdayakan UMKM, Hadi menilai, perguruan tinggi juga penting karena mulai dari pendidikan, pusat riset dan inovasi, inkubasi bisnis, untuk menjembatani kemitraan pemberdayaan komunitas lokal, dan memberikan masukan dalam  kebijakan terkait UMKM. 

“Permasalahan UMKM sangat kompleks dan bervariasi, sehingga membutuhkan upaya kerja sama multi-sektor, lintas pemerintahan dan pelibatan actor non-pemerintah. Peran perguruan tinggi tidak kalah penting dalam mendukung upaya peningkatan kapasitas dan produktivias UMKM. Maka, saya mengapresiasi ITS, yang telah merumuskan kebijakan publik UMKM naik kelas,” tutur Hadi. 

Terkait kerangka kerja atau framework yang telah disusun, Hadi mengatakan, perlu dilakukan uji coba sehingga dapat dikembangkan panduan teknis yang diharapkan dapat dengan mudah diimplementasikan maupun direplikasi. 

“Hasil dan evaluasi dari upaya mendorong UMKM naik kelas ini perlu didokumentasikan dan dipublikasikan secara luas, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun tulisan populer,” pungkas Hadi. 

Sebagai informasi, FGD Kebijakan UKM Naik Kelas ini merupakan hasil kerja sama dari Kedaireka Kampus Merdeka Kemendikbudristek RI, Diskop UKM Jatim dan Institut Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. . 

Kedaireka atau akronim dari Kerja Sama Dunia Usaha dan Kreasi Reka (Kedaulatan Indonesia dalam Reka Cipta, adalah suatu platform Kampus Merdeka yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud RI yang dibangun untuk suatu platform kerja sama antar perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri. 

Dalam FGD ini, turut hadir pula tiga panelis, yakni Kepala UPT KUKM Jatim Erwin Indra Widjaja, PT. Bala Adity Pkuaty Billy Bachtiar, dan Antique Batik Malang, Trya Febianie. (vin/s)

#UMKM #Diskop UKM Jatim #Kampus Merdeka #Kebijakan UKM #UMKM Naik Kelas