Diskop-UKM Jatim Terima Kunjungan Sulawesi Selatan

Jatim Newsroom - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskop-UKM) Provinsi Jawa Timur menerima Kunjungan Diskop-UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (13/12/2022) di kantor Diskop-UKM Jatim.

Sekretaris Diskop-UKM Jatim, Veronica Ratih Murwani menerima Sekretaris Diskop-UKM Sulsel, Andi Isma, yang memimpin 20 orang timnya.

Ratih menyampaikan beberapa program kegiatan yang telah dilaksanakan Diskop-UKM Jatim antara lain: Eko-tren OPOP Jatim, Milenial Job Center (MJC), dan East Java Super Coridor (EJSC).

"Selain itu, kami juga menjalankan kolaborasi dengan stakeholder, yaitu akademisi, BUMN/BUMD, pihak swasta, asosiasi, pemerintah pusat/daerah, lembaga keuangan, dan media," terangnya seperti dilansir di laman resmi Diskop-UKM Jatim. 

Dalam sesi diskusi, Ratih menyampaikan pesan terkait SAKIP harus ada kolaborasi internal. Kegiatan Bidang harus dilaporkan ke Sekretariat sehingga harus ada koordinasi yang baik. Data tersebut penting karena akan disinkronkan dengan Renstra, program satu tahun, output, dan outcome.

"Kami juga menerapkan TNDE atau Tata Naskah Dinas Elektronik. Disposisi surat menggunakan aplikasi melalui handphone atau paperless. Sumber daya manusia yang ada harus dimanfaatkan dengan baik karena tidak ada penambahan pegawai," tutur Ratih.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Diskop-UKM Jatim, Fathan Syarif Purnama,  menambahkan bahwa antara Reformasi Birokrasi dengan SAKIP merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam penerapan Reformasi Birokrasi memang tidak berdiri sendiri namun tetap berkoordinasi dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Adapun delapan area perubahan dalam Reformasi Birokrasi di antaranya membuat SK Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan beberapa Pegawai Negeri Sipil, di antaranya mengisi bidang regulasi kebijakan, hukum, tata laksana, dll.

Selanjutnya Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) telah dinilai dan berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Demikian juga Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Area Wilayah Berbasis Melayani (WBM).

“Indikator Kinerja Utama atau IKU dilihat pada apa yang dilakukan Perangkat Daerah. Diskop-UKM Jatim berperan dalam melakukan kolaborasi rembug nyekrup dengan lembaga lain," urai Fathan.

Adapun Sekretaris Diskop-UKM Sulsel, Andi Isma, menyampaikan bahwa kunjungan ini dimaksudkan untuk berbagi informasi sebagai masukan terkait Peningkatan Nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

"Kami berharap dapat mereplikasi dari hasil kunjungan ini. Implementasi  SAKIP A yang diterima Diskop-UKM Jatim mendorong kami berkunjung ke Jawa Timur. Untuk itu kami ingin belajar dan mengetahui kiat-kiat, strategi dan secara teknis sehingga Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jawa Timur mendapatkan nilai sebagus itu”. (idc/n)

#Diskop UKM Jatim #koperasi #K-UKM