Diskop-UKM Jatim Dorong Inklusi Keuangan melalui KUR

Jatim Newsroom - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur (Diskop-UKM Jatim) terus mendorong inklusi keuangan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satunya dengan menggelar Rapat Pengembangan Klaster UKM melalui Koperasi dengan Dukungan Pendanaan KUR, di Sidoarjo, Kamis (15/6/2023).

Kegiatan diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab/Kota terpilih, OPD Provinsi Jawa Timur yang masuk dalam anggota tim koordinasi KUR, perbankan/lembaga keuangan penyalur KUR, lembaga penjamin, serta utusan Sekretariat/Bidang/UPT di lingkungan Diskop UKM Jatim.

Mewakili Kepala Diskop-UKM Jatim, Andromeda Qomariah, Kepala Bidang Pembiayaan, Arif Lukman Hakim menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI atas komitmen dan dukungan dalam pembangunan perekonomian di Jawa Timur melalui pemberdayaan koperasi dan UKM.

"Kolaborasi yang solid dengan Pemerintah Daerah seperti provinsi, kabupaten/kota dan perbankan terbukti mampu membawa perekonomian Jawa Timur tumbuh pesat sesuai dengan harapan kita semua," ujar Arif.

Kemudian Arif menambahkan, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menaruh perhatian besar pada keberlangsungan dan pengembangan UMKM, termasuk di dalamnya Koperasi.

"Hal ini karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian Jawa Timur sangat besar. Tercatat tahun kemarin kontribusi KUKM terhadap perekonomian Jawa Timur sebesar 58,78 persen. Artinya separuh disumbang oleh UMKM, termasuk di dalamnya koperasi," urai Arif.

Selanjutnya, Ia mengungkapkan Gubernur Jawa Timur meminta secara khusus kepada Diskop-UKM Jatim untuk membuat langkah-langkah strategis agar UMKM dan koperasi bisa terus berkembang dan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

"Banyak hal telah kami lakukan untuk menindaklanjuti arahan Ibu Gubernur yang kami wujudkan dalam program kegiatan, yaitu penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kapasitas produksi, restrukturisasi usaha ketika usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut mengalami hambatan, fasilitasi pemasaran produk, dan terakhir aspek pembiayaan," jelas Arif.

Terkait dengan aspek pembiayaan, Arif menjelaskan banyak program pembiayaan dari Pemprov Jatim yang ditawarkan kepada pelaku UKM dan dikelola oleh Diskop UKM Jatim. Pertama adalah Prokesra yang mengalami kenaikan plafon dari Rp10 juta pada tahun lalu kemudian pada tahun ini naik menjadi Rp50 juta dengan bunga sebesar 3 persen.

Kedua adalah dana bergulir (dagulir), yang berasal dari APBD Jawa Timur, dananya ditaruh di Bank Jatim, kemudian disalurkan kepada masyarakat pelaku usaha. Ketiga adalah KUR, menggunakan dana pihak ketiga untuk penyalurannya, subsidi dana KUR ini dari APBN, bukan lagi APBD.

"Polanya KUR Klaster ini, kredit disalurkan kepada anggota kelompok yang tergabung dalam koperasi. Kemudian anggotanya ini diberikan kemudahan untuk mengakses dana KUR. Harapan ke depan tidak hanya anggota yang bisa mengakses kredit, tapi koperasinya sebagai pengelola usaha dari anggota juga bisa mengakses pembiayaan," terang Arif terkait KUR Klaster.

Menutup sambutannya, Arif berharap ada kerja sama yang semakin baik antar lembaga terkait, dengan harapan akan membawa kemanfaatan yang lebih luas untuk semuanya. "Saya berharap ada sinergi program, koperasi bisa mengakses sumber pembiayaan lainnya. Jika sinergi program bisa dikelola dengan baik tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi anggota koperasi, tetapi juga masyarakat di sekitarnya," jelas Arif.

Narasumber yang hadir pada kegiatan ini antara lain Kepala Bidang Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Mikro pada Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI, M. Subkhan; Analis PSP Ahli Madya pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim; serta dari Koperasi Agro Farm Bondowoso menghadirkan Fuad Syarifi dan Muhammad Samsul Arifin. (idc/s)

   

#Diskop UKM Jatim #kredit usaha rakyat #inklusi keuangan