Unggul di SPBE, Komisi I DPRD Kulon Progo Timba Ilmu ke Dinas Kominfo Ponorogo

Jatim Newsroom - Penerapan teknologi informatika di lingkup Pemkab Ponorogo menarik perhatian pemerintahan daerah lain.  Rombongan Komisi I DPRD  Kulon Progo sengaja melakukan studi tiru  ke Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) dan Statistik Ponorogo, Kamis (2/11/2023). Mereka ingin mengetahui tentang perkembangan teknologi informatika dalam aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan jaringan teknologi informasi (TIK), data center, serta cara menangkal hoaks.  

‘’Kedatangan kami bukan hanya mengadopsi program, melainkan juga ingin melakukan kerja sama dengan Dinas Kominfo dan Statistik Ponorogo,’’ kata Wakil Ketua II DPRD  Kulon Progo, Lajiyo Yok Mulyono. Pihaknya meyakini tidak keliru memilih tujuan studi tiru karena Ponorogo sudah menyusun dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE, serta merumuskan draft peraturan bupati tentang penyelenggaraan SPBE. ‘’Komisi I juga membidangi urusan statistik dan persandian,’’ katanya. 

Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Ponorogo, Sapto Djatmiko Tjipto Rahardjo, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan pelayanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, serta pihak-pihak lainnya. Bicara SPBE, imbuh dia,  menyangkut digitalisasi data, dokumen, cara kerja, layanan, dan kompetensi sumber daya manusia.

‘’Tumbuh inovasi-inovasi setelah SPBE berjalan di Ponorogo. Muncul percepatan-percepatan dalam pelayanan kepada masyarakat karena dapat menggunakan mobile phone dengan sistem digitalisasi,’’ ungkap Sapto yang didampingi Sekretaris Dinas Kominfo Suharno, Kabid PIKP Alim Nor Faizin, Kabid Statistik dan Persandian Herlina Wahyu Margalina, serta Plt. Kabid Aptika Joni Sulistyono. 

Sapto juga menjelaskan tentang aplikasi Satu Data Ponorogo (SADAP) untuk mendukung kebijakan tata kelola data pemerintah yang berkualitas dan dapat dibagi pakai antara pusat dan daerah. Sebab,  ketepatan kebijakan pemerintah ditentukan oleh data yang akurat. ‘’Keberadaan satu data saat ini sangat penting karena akan mendorong terwujudnya layanan pemerintah yang terintegrasi. Dengan begitu, akan memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan pemerintah,’’ jelasnya.  (why/s)

#jatim #kominfo jatim #kabupaten ponorogo