Turunkan Kasus Stunting, Kabupaten Mojokerto Berdayakan PKK

Jatim Newsroom – Pemkab Mojokerto terus berupaya dalam menurunkan angka stunting. Agar program penurunan angka stunting bisa sukses, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati memberdayakan Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Pemkab Mojokerto juga membentuk Tim Percepatan Penurunan Angka Stunting (TPPS) sampai tingkat Kecamatan dan desa. Seperti di Kecamatan Bangsal, TP PKK lingkup desa juga tergabung dalam TPPS di tingkat desa. Diadakan acara pelatihan peningkatan Kapasitas TP PKK yang diadakan di Kantor Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, pada Rabu (21/9/2022)

Melalui pers rilis Diskominfo Kabupaten Mojokerto, Bupati Ikfina Fahmawati  dalam menyampaikan materi pelatihan menjelaskan, bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun atau balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

"Stunting ini program nasional dengan rencana aksinya sudah jelas. Jadi targetnya tahun 2024 ini selesai, stunting tidak masalah lagi. Dan Stunting jangka kedepannya adalah berhubungan dengan kecerdasan,” tutur Bupati Ikfina.

Sementara itu, berdasarkan penelitian Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting di Kabupaten Mojokerto mencapai 27,4 persen, menurut Ikfina, perlu dikaji ulang. Yakni dengan monitoring langsung semua balita yang ada di kabupaten Mojokerto melalui puskesmas dan posyandu.

"kita akan pengadaan yang isinya adalah alat ukur panjang badan. Kita akan bagikan kepada semua posyandu-posyandu di semua desa dan saya minta tolong ukur semua tanpa terkecuali," jelas Bupati Ikfina.

Ia juga menyampaikan, salah satu penyebab kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang menyebabkan stunting pada balita yakni 60 persen anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan asi eksklusif.

"Kenapa asi eksklusif? karena asi eksklusif yang diberikan selama 6 bulan itu akan membentengi anak ini berbagai penyakit, karena asi ini mengandung zat kebal yang tidak bisa didapatkan pada susu formula, sehingga kalau asi eksklusif nomor satu dia tidak akan sering sakit-sakitan,"paparnya.

Selain itu, Bupati Ikfina, menjelaskan, terdapat empat indikator untuk menilai keluarga beresiko melahirkan balita stunting. Pertama keluarga prasejahtera atau anak 7-15 tahun tidak sekolah, tidak punya sumber penghasilan tetap, lantai tanah, keluarga tidak makan beragam minimal dua kali. Kedua fasilitas lingkungan tidak sehat atau tidak memiliki sumber air minum layak, tidak memiliki jamban layak, dan tidak memiliki rumah layak huni.

Ketiga pendidikan terakhir ibu di bawah SLTP, dan yang terakhir pasangan usia subur terlalu muda, terlalu tua, punya anak jaraknya kurang dari dua tahun, dan anak lebih dari tiga.

Melihat pendataan keluarga tahun 2021 Kecamatan bangsal, Bupati Ikfina mengatakan, dari 17 desa se-Kecamatan Bangsal, Desa Ngrowo dengan populasi jumlah keluarga tertinggi yakni 1.569 keluarga, menunjukkan Desa Ngrowo berpotensi tinggi dalam keluarga beresiko melahirkan balita stunting.

"Yang berisiko stunting yang paling banyak ada di Desa Ngrowo terdapat 706 keluarga," ungkapnya.

Lebih lanjut, meninjau indikator pra sejahtera dalam kategori tidak ada anggota keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok perbulan, Bupati Ikfina menghimbau, agar memastikan para keluarga tersebut masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Minta tolong dipastikan masuk dalam DTKS apa belum, paling banyak di Desa Kutoporong dengan 28 KK,  Desa Mejoyo 13 KK, dan Desa Ngrowo 12 kk," pungkasnya.

Dalam menurunkan angka stunting, Bupati Ikfina memaparkan, terdapat dua intervensi pencegahan stunting yakni Intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

"Terdapat dua jenis intervensi yakni Intervensi spesifik seperti berhubungan langsung dengan yang stunting, contohnya remaja, calon pengantin,ibu hamil, dan balita dan selanjutnya Intervensi sensitif seperti yang tidak berhubungan langsung dengan stunting, seperti air minum layak, sanitasi layak, penerima bantuan iuran JKN, bantuan tunai bersyarat bantuan sosial pangan, pelayanan KB, menekan angka kehamilan, dan pemberian informasi mengenai stunting," terangnya.

Bupati Ikfina meminta TPPS tingkat desa mampu melaksanakan program percepatan penurunan stunting dengan memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat desa. Antara lain memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko Stunting dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan stunting bagi kelompok.

"Selain itu, sasaran dalam percepatan penurunan stunting di tingkat desa, melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala, melaksanakan rembug stunting di tingkat desa atau kelurahan dan melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting," pungkasnya.

Setelah menyampaikan materi, Bupati Ikfina melanjutkan melihat berbagai produk UMKM kecamatan bangsal yang menyuguhkan berbagai produk seperti olahan makanan, pertanian, dan berbagai kerajinan tenun ikat.

Diketahui dalam pelaksanaan pelatihan peningkatan Kapasitas Tim Penggerak PKK di Kantor Kecamatan Bangsal diikuti sedikitnya 34 peserta dan dihadiri Camat Bangsal Priyantoro Sugeng Wijaya, Ketua TP PKK Kabupaten Mojokerto Shofiya Hana Al Barra, Ketua TP PKK Kecamatan Bangsal, dan Kepala Puskesmas Bangsal. (vin/s)

#Kabupaten Mojokerto