Penanggulangan Bencana Menjadi Prioritas Utama Pemkab Mojokerto

Jatim Newsroom - Untuk menanggulangi suatu bencana, ada beberapa inovasi kebijakan yang dapat diterapkan seperti memperkuat Peraturan Daerah (Perda) atau kebijakan terkait, memperkuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten atau kota, investasi pengurangan risiko bencana (PRB), kerja sama antarwilayah, melibatkan Pentahelix, dan lokalitas penanggulangan bencana.

Hal tersebut disampaikan Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, saat membuka rapat koordinasi (Rakor) penanggulangan risiko bencana yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto, di Aula Universitas Bina Sehat PPNI, Senin (7/11/2022).  

"Saya minta tolong poin yang kita cermati adalah poin yang ketiga yaitu lakukan investasi pengurangan risiko bencana, ini yang saya garis bawahi. Bagi saya di Kabupaten Mojokerto saat ini terkait dengan masalah kebencanaan ini adalah masalah prioritas utama," jelasnya dalam rapat yang diinisiasi oleh BPBD Kabupaten Mojokerto ini.

Bupati Ikfina juga menjelaskan upaya dalam menghadapi kondisi hujan yang dapat menyebabkan risiko bencana. Maka untuk daerah Trawas, Pacet, dan Ngoro harus memiliki resapan air yang baik, agar dapat mengurangi risiko bencana.

"Bagaimana resapan air itu berfungsi dan itu adalah daerah-daerah yang utamanya di Pacet, Trawas tentu saja melebarnya Jatirejo, Gondang. Itu klop dengan mitigasi bencana yang dibuat oleh BPBD," bebernya sebagaimana dipublikasikan dalam laman resmi Diskominfo Kabupaten Mojokerto. 

Lanjut Ikfina, terkait menghadapi bencana hidrometeorologi terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan. Pertama, memangkas daun dan ranting pada pohon-pohon besar. Kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Keempat, membersihkan saluran air hingga sungai. Kelima, selalu memperbarui informasi perkiraan cuaca dari sumber yang kompeten.

"Makanya SDM ini sesuatu hal yang sangat penting. Semua sarana prasarana termasuk aplikasi apapun yang kita sediakan kalau SDMnya yang tidak sesuai dengan sarana prasarana dan aplikasi yang ada ya percuma tidak akan bisa menggunakan. Intinya memang di SDM," jelasnya.

Orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga menilai, keberadaan relawan sangat penting dalam bersinergi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan PRB atau dalam menghadapi suatu bencana maupun pascabencana.

"Kabupaten Mojokerto punya BPBD tetapi teman-teman BPBD ini tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa adanya para relawan. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto, untuk umat manusia akan kembali kepada kalian dan keluarga kalian dalam bentuk perlindungan dan kebahagiaan," harapnya.

Sementara itu, Kalaksa BPBD Kabupaten Mojokerto, Yo'i Afrida, menjelaskan, jangan sampai terlambat dalam melaksanakan pencegahan bencana dan jangan hanya bersifat reaktif ketika terjadi suatu bencana.

"Artinya setapak demi setapak paradigma bahwa kita ini hanya reaktif apabila terjadi bencana, maka kita kurangi hal tersebut menjadi preventif melakukan mitigasi," pungkasnya. (idc/n)

#Bupati Mojokerto #penanggulangan risiko bencana