Ning Ita Minta ASN Kota Mojokerto BerAKHLAK

Jatim Newsroom – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, atau yang akrab disapa Ning Ita, menekankan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Mojokerto senantiasa mengimplentasikan core value BerAKHLAK dan terus menjaga marwah Pemkot Mojokerto. Hal ini dilakukan dengan tidak melakukan pelanggaran yang nantinya berakibat penjatuhan hukuman disiplin.

“Bapak Ibu semuanya harus menjaga marwah ASN, marwah Pemkot Mojokerto. Karena Panjenengan ditugaskan di dinas yang ada di bawah naungan Pemkot Mojokerto. Sebagai pegawai negeri yang masuk ke dalam KORPRI tentu ada nilai-nilai yang dijaga jangan sampai ada nilai-nilai yang dilakukan pelanggaran,” kata Wali Kota, Ika Puspitasari, melalui rilis humas Pemerintah Kota Mojokerto (17/11/2023).

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Mojokerto di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto dalam coaching kepada 145 ASN. Hadir dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Ning Ita menyampaikan hukuman disiplin dengan sangat terpaksa dilakukan semata-mata agar semua menjadi baik.

“Saya sebagai PPK tentu tidak tega ketika harus menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN, tapi kalau itu semua terjadi dalam rangka agar yang disiplin ini tidak terkontaminasi pada yang jelek, maka ini harus kami laksanakan dengan berat hati sebagai bentuk tanggung jawab kami untuk melaksanakan hukum yang ada agar semuanya menjadi baik, reformasi birokrasi itu terwujud di Kota Mojokerto,” tutur Ning Ita.

Ditambahkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Muhammad Imron, pada tahun politik ini ASN haruslah bersikap hati-hati menggunakan jari dan jangan sembarang menyebarkan tautan.

“Kalau mau berbagi tautan jangan sampai ada foto bersama calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah, karena nantinya yang bergerak bukan lagi BKPSDM tetapi Tim Gakumdu atau Penegakan Hukum Terpadu,” terang Imron. (idc/s)

#ASN #aparatur sipil negara #Kota Mojokerto