Minggu, 2 Oktober 2022

Komisi C DPRD Jatim Harap Anggaran BTT Covid 19 di RSUD Pemprov Diahlikan Untuk Sektor UMKM

Diunggah pada : 9 Agustus 2022 9:41:26 52
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Khulaim Junaidi ditemui di DPRD Jatim. (pca)

Jatim Newsroom - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berharap dan meminta agar anggaran belanja tidak terduga (BTT) penanganan Covid 19 di rumah milik Pemprov, dialihkan alokasi anggarannya untuk membangkitkan sektor UMKM yang masih terpuruk akibat pandemi. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi C DPRD Jatim, Khulaim Junaidi ditemui usai hearing dengan Rumah Sakit milik pemprov Jatim di DPRD Jatim, Selasa (9/8/2022).

"Setelah kami hearing dengan dinas Kesehatan dan di belakangnya banyak direktur rumah sakit provinsi diantaranya RSUD Dr Soetomo, RSUD Haji, RS Jiwa Menur, RSUD Saiful Anwar dan RSUD dr Soedono Madiun itu begitu laporan yang kami terima sangat membangggakan justru disini belanja tidak terduga yang disiapkan untuk Covid 19 tidak lebih dari 10 persen terserap,” katanya.

Lebih lanjut, dari hasil diskusi tersebut dia optimis sampai dengan akhir tahun 2022, anggaran tak terduga yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid 19 di rumah sakit tersebut maksimal hanya terserap 10 persen. “Mungkin dari beberapa rumah sakit tersebut hanya RSUD Dr Soetomo saja yang penyerapannya diatas 10 persen karena memang menjadi rujukan bagi masyarakat,” tambahnya.

Khulaim Anggota DPRD Jatim dari Dapil Sidoarjo itu menilai kabar tersebut sangat menggembirakan bagi masyarakat Jatim. Menurutnya, dengan rendahnya warga yang dirawat akibat Covid 19 itu menunjukan kalau kekebalan komunal atau herd imunity di masyarakat Jawa Timur sudah terbentuk.

Untuk itu, Pemprov Jatim bisa mengalihkan anggaran BTT Covid 19 baik di PAK 2022 maupun APBD 2023 untuk kebangkitan sektor UMKM yang masih terpuruk di Jatim. “Dengan laporan rumah sakit yang menjelaskan anggaran yang disiapkan untuk itu sangat tidak dibutuhkan ini membuktikan bahwa itu bener-bener turun. Ini kita harapkan untuk PAK nanti kita kurangi dan tidak ditambah lagi bisa digunakan untuk kebutuhan lain untuk membangkitkan sektor UMKM,” tambahnya.

Pihanya menilai, anggaran penanganan Covid 19 Pemprov Jatim harus dirombak total, sehingga pemulihan ekonomi di Jatim bisa berjalan cepat dan maksimal. “Mungkin kita kurangi dan tinggal 20 persen lah,” pungkasnya. (pca/hjr)

 

#dprd jatim