Keterbukaan Informasi Penting Bagi Publik

Jatim Newsroom – Informasi itu adalah aset kepemilikan publik yang harus secara terbuka dibagikan ke masyarakat. Maka keberadaan layanan keterbukaan informasi publik itu sangat penting dalam sistem pemerintahan.

Demikian disampaikan seorang peneliti Bidang Keterbukaan Informasi Publik, Muhammad Yasin, SH. MH. saat menjadi pembicara dalam acara Lokakarya Penajaman Rencana Kerja Sama Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Publik, yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Program Pemerintah USAID ERAT. Lokakarya ini berlangsung selama empat hari dari Selasa hingga Jumat (7-10/2/2023) di Hotel Grand Dafam Signature, Surabaya.

“Keterbukaan informasi itu bisa dijadikan instrumen untuk memperbaiki keadaan, membangun jejaring komunitas, efisiensi, mendorong kesetaraan, mencegah terjadinya risiko lingkungan dan perang, serta melindungi kepentingan kelompok masyarakat terpinggirkan,” kata Yasin, Rabu (8/2/2023).

Dalam paparan materinya, Yasin menjelaskan, secara filosofis keterbukaan informasi publik itu penting karena informasi itu sendiri memiliki beberapa fungsi yang mutlak dibutuhkan masyarakat.

Fungsi informasi, di antaranya, Citizen’s Trust (Informasi bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah), Preventing corruption (Informasi mencegah perilaku korupsi), Prosperity (Informasi bisa mempermudah pemenuhan hak-hak kesejahteraan), Reducing cost (Informasi bisa menekan biaya yang seharusnya dikeluarkan pada layanan publik), Preventing abuse of power (Informasi mencegah pejabat menyalahgunakan kekuasaan), dan Fostering accountability (Informasi mendorong akuntabilitas pejabat).

“Secara filosofis urgensi keterbukaan informasi publik itu berbasis pada tujuan informasi itu sendiri. Bahwa pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan berdasarkan informasi publik. Dan karena informasi publik pula kebijakan pemerintah bisa dipercaya masyarakat. Lalu Dari kebijakan pemerintah tersebut, oleh para stakeholders dikolaborasikan sehingga terwujudlah masyarakat yang terinformasi dengan baik dan mereka bisa mematuhi kebijakan pemerintahan itu,” terang Yasin melalui paparan materinya.

Menurut Yasin, untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi publik khususnya agar tercipta transparansi di daerah ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yaitu, mindset (mengubah pola pikir birokratis yang tertutup dan harus dilayani), collaborative governance (bekerjasama menjalankan keterbukaan informasi dalam pembangunan daerah), sistem informasi yang terintegrasi dan terbaru, informasi yang mudah diakses masyarakat, serta modal hazard (Meminimalisasi tekanan-tekanan eksternal dan internal yang mengarahkan pejabat daerah melakukan moral hazard).

“Selain itu, suatu daerah juga perlu adanya modal untuk keterbukaan informasi. Yakni modal inisiatif awal yang berarti beberapa daerah bisa menjadi pemantik lahirnya keterbukaan informasi, modal kearifan lokal karena keterbukaan itu sudah sejak lama diterapkan masyarakat, dan modal kepemimpinan karena kreativitas kepemimpinan sangat menentukan implementasi,” jelasnya.

Dalam paparan materinya, Yasin juga menjelaskan hal-hal penting dalam keterbukaan informasi yaitu respon masyarakat, biaya, serta melindungi kepentingan. Apabila hal tersebut tidak ada, maka keterbukaan informasi publik juga tidak jalan dengan baik. (vin/s)

#Keterbukaan Informasi Publik