Jumat, 3 Mei 2024

Bupati Sugiri Sancoko Kukuhkan Komite Komunikasi Digital Ponorogo

Diunggah pada : 26 Juli 2023 17:09:14 60
Bupati Kabupaten Ponorogo, Sugiri Sancoko mengukuhkan kepengurusan Komite Komunikasi Digital (KKD) Kabupaten Ponorogo, di Pendopo Kabupaten Ponorogo, Rabu(26/7/2023)

Jatim Newsroom- Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko mengukuhkan kepengurusan Komite Komunikasi Digital (KKD) Kabupaten Ponorogo. Pengukuhan tersebut sebagai tindak lanjut KKD yang telah dibentuk Pemprov Jawa Timur 23 Juni 2023 lalu. Hal Ini juga sebagai bentuk kesigapan Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyikapi maraknya berita hoaks (bohong).

Bupati Sugiri memberikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan KKD Kabupaten Ponorogo. Menurutnya informasi dunia digital semakin marak dan harus ada pengaturan dan pengawasan."KKD ini keren, luar biasa, semua berkumpul disni,"ujarnya, saat memberikan sambutan, di Pendopo Kabupaten Ponorogo, Rabu (26/7/2023).

Pengukuhan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, Ketua Harian KKD Provinsi Jawa Timur, Rahman Arief dan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dalam kesempatan tersebut Kadiskominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin menyampaikan terima kasih atas pembentukan dan pengukuhan KKD Kabupaten Ponorogo.

"Terima kasih kepada jajaran  Forkopimda dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah membentuk dan mengukuhkan Komite Komunikasi Digital Kabupaten Ponorogo, semoga  kita bisa bersama-sama berkolaborasi untuk Kabupaten Ponorogo dan Jawa Timur yang lebih baik,"ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik, Ponorogo, Bambang Suhendro menjelaskan pembentukan KKD melibatkan unsur eksekutif, legislatif, TNI, Polri, Kejaksaan, kalangan akademisi, dan awak media.

Selain menangkal disrupsi dan disinformasi, fungsi KKD juga memantapkan komunikasi publik di era post truth, "Era dimana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran," jelasnya. KKD berperan memerangi hoaks dan ujaran kebencian, sekaligus memperkuat edukasi dan literasi. Perlu langkah strategis agar masyarakat tidak mudah terkecoh dengan informasi yang tidak akurat."Antisipasinya melalui upaya-upaya klarifikasi, verifikasi fakta, dan mendistribusiakan hasilnya kepada publik," terang Bambang Suhendro.

Kepengurusan KKD melibatkan berbagai unsur dan dipimpin langsung jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda). Selain itu ada jajaran pengarah yang mendampingi tugas ketua umum dan ketua harian.

Bambang Suhendro menyebut, dalam menjalankan fungsinya KKD didukung empat komisi, yakni komisi edukasi dan literasi, komisi data dan verifikasi, komisi pertimbangan, serta komisi sosialisasi dan diseminasi. (mad/hjr)

 

 

#Bupati Ponorogo