Banggar DPRD Jatim Beri Rekomendasi Terkait R APBD 2024

Jatim Newsroom - Badan Anggaran DPRD Jawa Timur telah melakukan pembahasan dan pencermatan terhadap APBD Tahun Anggaran 2024 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Timur dengan mempertimbangkan rekomendasi Komisi-Komisi yang telah disampaikan dalam rapat paripuma tanggal 6 November lalu. Pembahasan atas APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan mendasarkan pada RKPD Tahun 2024 dan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024.  Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Banggar DPRD Jatim Khofidah dalam rapat paripurna, Senin (13/11/2023) yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak.

Menurutnya, pembahasan APBD Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk memastikan ketercapaian target prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur melalui kebijakan anggaran dalam Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2024.

"Ada tujuh prioritas pembangunan Jawa Timur Tahun 2024. Pertama, percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal. Kedua, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik pendukung pertumbuhan wilayah," ujarnya.

Ketiga, lanjut Politisi asal PKB ini, pemenuhan kebutuhan sosial dasar khususnya peningkatan Lapangan kerja, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Keempat, kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Kelima, pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi. "Keenam, peningkatan kapasitas terhadap mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, Tujuh, optimalisasi gangguan ketertiban umum serta penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik," terangnya.

Dalam rangka mencapai target prioritas pembangunan daerah tahun 2024 serta sesuai dengan hasil penggalian potensi Pendapatan Daerah dengan semua OPD Penghasil, lanjut Khofidah, maka Banggar dan TAPD sepakat untuk menaikkan target Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2,503 Triliun. "Sehingga proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang awalnya dalam Nota Keuangan Gubernur sebesar Rp28,914 Triliun menjadi Rp31,418 Trilliun," katanya.

Kenaikan target Pendapatan Daerah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp811,875 miliar  dan Pendapatan Transfer dari Pusat Rp 1,691 Triliun.  Dalam parpurna tersebut,Khofidah menyampaikan perangkaan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan kesepakatan dengan TAPD. 

Untuk Pendapatan Daerah pada Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp31,418 Triliun. Pendapat Daerah ini terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp20,392 Triliun, Pendapatan Transfer sebesar Rp 10,996 Triliun dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp29,298 miliar.

Belanja Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp33,265 miliar. Belanja Daerah akan digunakan untuk Belanja Operasi sebesar Rp22,494 Triliun. Dan Belanja Modal sebesar Rp1,684 Triliun. Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp630,542 miliar dan Belanja Transfer sebesar Rp8,455 Triliun.

"Melihat komposisi antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 diperkirakan defisit sebesar Rp1,846 Triliun yang akan ditutup dengan Pembiayaan Daerah Netto,”katanya.

Pembiayaan Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp1,846 Triliun yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan dari Perkiraan SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1,856 Triliun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp9,176 miliar.  "Dengan demikian, terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp1,846 Triliun yang merupakan pengurangan antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan," paparnya.

Meski demikian, dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2024, Banggar memberikan beberapa catatan, masukan dan rekomendasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, target pendapatan daerah, serta target pembangunan daerah. Menurutnya catatan, masukan, dan rekomendasi tersebut harus dilaksanakan oleh Pemprov Jatim dalam Tahun Anggaran 2024.

"Pertama, ekonomi Jawa Timur mengalami pertumbuhan sebesar 1,79 persen pada kuartal ketiga Tahun 2023. Namun jika dibandingkan tahun 2022, ekonomi Jawa Timur tahun 2023 melambat menjadi 4,86 persen dibandingkan triwulan sebelumnya, padahal ekonomi Jawa Timur sudah mengalami pemulihan sejak kuartal kedua tahun 2021 setelah sebelumnya pernah mengalami resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19," jelasnya.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih memenuhi target RPJMD Tahun 2019- 2024 yang ditetapkan dengan rentang 3,45 persen sampai dengan 5,15 persen, akan tetapi pelambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga tahun 2023 harus menjadi perhatian Pemprov Jatim, mengingat kondisi ini pasti akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi Jawa Timur dan capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Tahun 2024. "Oleh karena itu, Banggar meminta kepada Pemprov Jatim untuk melakukan berbagai terobosan dan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai target maksimal yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024," pungkasnya. (Pca/hjr)

#Gubernur Jawa Timur #dprd jatim #Wagub Emil #gubernur khofifah