Jumat, 20 September 2024

DPMD Jawa Timur Gelar Sosialisasi Replikasi Desa Antikorupsi

Diunggah pada : 16 November 2023 11:43:42 132
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Budi Sarwoto (tengah) usai membuka sosialisasi replikasi desa anti korupsi, yang diikuti perwakilan pemerintah Kabupaten dan Kota dan beberapa desa di Jawa Timur, di Hotel The Aliante Hotel Kota Malang, Rabu malam (15/11/2023).

Jatim Newsroom- Dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi replikasi desa anti korupsi, yang diikuti perwakilan pemerintah Kabupaten dan Kota dan beberapa desa di Jawa Timur, di Hotel The Aliante Hotel Kota Malang, Rabu malam(15/11/2023).

Dalam sambutan pembukaan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Budi Sarwoto, mengatakan, sosialisasi replikasi desa antikorupsi sangat penting untuk perencanaan pembangunan desa untuk mencegah tidakan korupsi.

Sebab, menurutnya, saat Kepala Desa mempunyai wewenang yang besar dalam pengelolaan keuangan. "Maka tanpa didukung pengawasan dapat memicu penyalahgunaan wewenang pengelolaan keuangan pembangunan desa,"ujarnya. 

Selain itu, budaya korupsi dapat menjadi faktor mempengaruhi praktek korupsi di lingkungan pemerintahan desa. "Jika praktek korupsi menjadi norma sosial di pemerintahan desa, sudah barang tentu membuat masyarakat sulit melakukannya,"ujarnya.

Dikatakannya, tindakan korupsi secara langsung dapat menghambat pembangunan desa," Korupsi dana desa dapat menghambat pembangunan desa, maupun kesejahteraan masyarakat semakin tidak optimal, hal dikarenakan dana desa yang mestinya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana desa, serta pemberdaayan masyarakat, justru untuk kepentingan pribadi,"katanya.

Gagasan desa antikorupsi sudah lama dimunculkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan  tujuan menyebaluaska tentang pentingnya memperkuat integritas dan pencegahan  korupsi di pemerintahan. Selain itu memperbaiki tata kelola pemerintah desa yang mempunuai integritas.

Sementara itu, Heri Santosa salah satu pembicara dari Inspektorat  Jawa Timur, menilai salah satu faktor korupsi adalah monopoli kekuasaan yang tidak diimbangi oleh akuntabilitas. Selain itu adanya korupsi juga dipengaruhi oleh adanya kesempatan, peluang dan kebutuhan yang cenderung untuk serakah.(mad/hjr)

#DPMD