Sekdaprov Jatim : Dana BPOPP Dianggarkan Sembilan Bulan di APBD 2023

Jatim Newsroom  - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono memastikan bahwa Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaran Pendidikan (BPOPP) dianggarkan  hanya sembilan bulan saja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Bahkan Adhy, membenarkan bahwa memang ada usulan dari DPRD Jatim agar anggaran BPOPP ditambah menjadi 12 bulan.  "Ini kan sudah dibahas dalam rapat Badan Anggaran (DPRD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dan sudah ada kesepakatan dalam rancangan KUA PPAS tahun 2023," ujar Adhy usai rapat paripurna, Rabu (24/8/2022).

Adhy menjelaskan, sebenarnya ada usulan yang lebih bagus selain penambahan anggaran BPOPP. Yakni pemberian BPOPP berdasarkan lembaga bukan perorangan. "Nah terkait usulan penambahan anggaran BPOPP, kalau kita menambah anggaran maka akan ada konstalasi anggaran untuk menutup tunda salur atau kurang bayar. Karena ini akan berpengaruh pada tahun 2024," jelasnya.

Lebih lanjut Adhy mengatakan bagi hasil pajak 38 kabupaten/kota yang belum terbayarkan totalnya sekitar Rp 2,7 Triliun. Menurutnya pembayaran tunda salur tersebut menggunakan anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).  "Pembayaran itu kita mulai tahun ini. Dari total Rp 2,7 Triliun yang harus kita tutup Rp 2,2 Triliun. Harapannya agar tahun berikutnya tidak terlalu tinggi pembayarannya," katanya.

Terkait BPOPP yang dianggarkan 9 bulan ini, menurutnya akan dievaluasi kembali. Meski demikian Adhy mengatakan support anggaran untuk pendidikan di Jatim ini sudah lebih dari ketentuan pemerintah pusat yang hanya 20 persen. "Sedangkan Jatim sudah mencapai 27 persen. Artinya ini sudah lebih. Ini bukan karena APBD yang tidak mampu, tapi memang ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi, seperti belanja pegawai," ungkapnya.

Sebelumnya, Fraksi gerindra di DPRD Jatim saat paripurna meminta TAPD mencermati anggaran BPOPP yang setiap tahun hanya dianggarkan selama 9 bulan saja. Sedangkan satu tahun ada 12 bulan. "Kami minta ditahun 2023 nanti untuk dihitung Kembali agar dapat dianggarkan secara penuh selama 12 bulan," katanya.

Rohani mengatakan BPOPP adalah program unggulan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam nawa bhakti satya khususnya jatim Cerdas dan sehat. Apalagi urusan Pendidikan merupakan urusan wajib. “Gerindra tidak ingin kinerja dan nama baik gubernur kita yang sudah begitu baik dimata masyarakat ternodani di akhir masa jabatannya nanti hanya  karena ketidakcermatan OPD dan TAPD," jelasnya. (Pca/hjr)

#Sekdaprov Jatim