Sabtu, 18 Mei 2024

PWNU Beri Penghargaan Governor of East Java with Best Devotion ke Gubernu Khofifah.

Diunggah pada : 15 Februari 2024 16:30:08 13
Ketua PWNU Jatim KH. Abdul Hakim Mahfudz bersama Gubernur Jatim periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa. (Dok. PWNU Jatim)

Jatim Newsroom - Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jawa Timur memberikan penghargaan Governor of East Java with Best Devotion ke Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua PWNU Jatim KH. Abdul Hakim Mahfudz kepada Khofifah saat acara Tasyakuran dan Konsolidasi Organisasi dalam rangka Harlah NU ke-101 di Kantor PWNU Jatim usai purna tugas Gubernur Khofifah pada, Selasa (13/2/2024)

Ketua PWNU Jatim KH. Abdul Hakim Mahfudz dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/2/2024) mengatakan penghargaan ini diberikan kepada Khofifah karena selama menjabat sebagai Gubernur Jatim periode 2019-2024, ia dianggap telah memberikan pengabdian terbaik (best devotion). Tidak hanya bagi kemajuan Bangsa, Negara, Provinsi dan masyarakat Jatim, tapi juga kepada nilai-nilai kemanusiaan.

Penghargaan yang diberikan kepada Khofifah, adalah sebagai bentuk penghargaan kepada pejabat yang juga keluarga besar NU. Terlebih Khofifah merupakan Ketua Umum PP Muslimat NU. “Selama ini kedekatan dan kebersaman beliau dengan NU cukup baik, sehingga di akhir masa jabatan beliau, kami memberikan apresiasi,” katanya.

Khofifah menyampaikan terimakasih dan apresiasinya. Menurutnya, penghargaan ini menjadi penguat bahwa nilai-nilai kemanusiaan harus terus dijaga dan dilindungi, terutama oleh organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU).

Menurutnya, NU memiliki kekuatan luar biasa melalui jejaring yang dimiliki untuk bisa memberikan perlindungan kemanusiaan khususnya untuk memperjuangkan bagi penguatan bagi pihak-pihak stateless atau tidak memiliki kewarganegaraan. Salah satunya kelompok etnis Rohingya yang saat ini mengalami penolakan di banyak negara.

“Moderasi dan toleransi dunia saat ini butuh role model. Sebagai contoh kaum Sunni seperti etnis Rohingya. Mereka stateless, tidak punya kewarganegaraan karena terdesak dari negaranya dan saat ini mendapat penolakan di sejumlah negara. Saya pernah ketemu mereka dan banyak yang hafidz hafidzah (hafal Al Qur’an). Mereka dari kaum Sunni, santun dan perilakunya baik,” kata Khofifah.

“Artinya kekuatan Sunni dunia kalau mau bilang komandan tertingginya yang memiliki kekuatan besar ya NU. Penguatan NU untuk bisa membangun jejaring salah satunya dengan PBB dalam hal ini UNHCR. Kekuatan besar NU adalah payung dari sangat banyak kelompok Islam moderat. Jikalau ini bisa jadi plan of action dalam Harlah ke-101, maka akan jadi bagian penguatan NU yang lebih signifikan dan terukur secara internasional,” imbuhnya.

Lebih lanjut Khofifah mengatakan, kelompok pengungsi Rohingya ini ditolak di banyak tempat. Di Indonesia sendiri, pengungsi Rohingya ada di beberapa daerah seperti Aceh, Medan (Sumut), termasuk di Jatim yakni di Puspa Agro, Sidoarjo. Gelombang penolakan terhadap kelompok ini terus berdatangan. Saatnya NU memberikan perlindungan kepada mereka melalui diplomasi internasional.

“Ini bagian dari kekuatan yang menurut saya NU punya kemampuan untuk menegosiasikan. Kenapa ada komunitas masyarakat yang terus berpindah-pindah negara dan mereka jumlahnya cukup besar. Memang tidak mudah bagi suatu negara menerima pengungsi dalam jumlah cukup besar, tetapi kita ikhtiarkan bersama,” katanya.

“PR kemanusiaan kita tatarannya internasional. Tapi saya yakin jejaring NU bisa menyapa mereka dan memberikan rekomendasi ke PBB dalam hal ini UNHCR melalui Kemenlu RI. Sehingga ada ruang bagi mereka yang stateless bisa dibantu,” imbuhnya.

Menurutnya, dari seluruh kekuatan yang sudah dimiliki NU salah satunya melalui Pengurus Cabang Istimewa (PCI) di luar negeri, maka _plan of action_ yakni perlindungan bagi kaum stateless seperti Rohingnya bisa lebih maksimal. Yakni denhan membangun komunikasi intensif dengan UNHCR.

“Jadi NU lewat PCI-nya bisa merekomendasikan ke PBB dalam hal ini UNHCR. Atau PBNU dan PWNU Jatim ke PBB secara langsung. Sehingga ada keberpihakan PBB bagi entitas yang tidak memiliki kewarganegaraan cukup lama. Tentunya ini akan memberikan ruang kemanusiaan yang sangat besar,”pungkasnya.

Turut hadir Rois Syuriyah PWNU Jatim KH. Anwar Mansyur, Ketua MUI Jati Timur KH. Mutawakkil Alallah, Wakil Rois KH. Matin Djawahir, Wakil Ketua PWNU KH.A. Jazuli Nur,Lc, Ketua PW Muslimat NU Jatim Nyai Masruroh Wahid, Prof. M. Nuh, Ph.D, Sekretaris PWNU Prof. Dr. Akhmad Muzakki, Ph.D dan Wakil Katib Syuriyah PWNU KH. Romadhon Khotib.(pca/hjr)

 

#PWNU Jatim