Pemprov Jatim MoU dengan BP SDM Kemenkominfo

Jatim Newsroom –  Guna meningkatkan kompetensi dan indeks literasi digital, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menandatangani nota kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) Pengembangan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (BPSDM Kemenkominfo RI). 

Penandatangan MoU tersebut, dilakukan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dengan Kepala BPSDM Kemenkominfo RI, Hary Budiarto, pada agenda pembukaan Orientasi PPPK di Lingkungan Pemprov Jatim yang diikuti sebanyak 5.280 orang PPPK, di Graha UNESA Surabaya, pada Minggu (1/10/2023). 

Gubernur Khofifah menyampaikan, penandatanganan MoU ini adalah hal penting untuk membangun infrastruktur digital dan masyarakat digital di Jawa Timur. 

“Penandatanganan MoU dengan BPSDM Kemenkominfo ini membuka ruang harapan baru bagi generasi muda. Mudah-mudahan MoU ini dapat berseiring dengan meningkatkan indeks literasi digital di Jawa Timur,” kata Gubernur.

Gubernur Khofifah mengungkapkan, pada tahun 2024 mendatang sebuah universitas ternama dari London, Inggris bernama King’s University akan membuka cabangnya di Jawa Timur. 

“Insya Allah tahun depan, akan dibuka cabang King’s University dari London di  bidang digital marketing, digital media, dan creative industry untuk magister degree. kalau ini ketemu dengan scholarship dari kemenkominfo. Maka insya Allah akan memudahkan mereka yang punya kompetensi dan minat untuk masuk pada bidang digital, bisa mengikuti perkuliahan yang sangat presidensial,” pungkasnya.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Kemenkominfo RI, Hary Budiarto menyampaikan, era digital saat ini juga dituntut untuk memahami ekosistem digital. 

“Bapak Presiden Joko Widodo meminta, kita semua untuk mengakselerasi transformasi digital dengan mewujudkan ekosistem digital. Dan Kemenkominfo telah meluncurkan Indonesia digital road map 2021 sampai dengan 2024,” jelasnya. 

Untuk mewujudkan ekosistem digital tersebut, Hary menyebutkan terdapat empat pilar penting di dalamnya. Yakni, infrastruktur digital, pemerintah digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. 

“Pertama infrastruktur digital, Kemenkominfo telah meluncurkan satelit yang diperuntukkan untuk akses internet bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kedua pemerintah digital, ini diharapkan seluruh pemerintahan bisa melakukan pelayanan publik dengan cepat menggunakan teknologi digital,” terang Hary. 

Hary menerangkan, pilar ketiga, yakni ekonomi digital. Disampaikannya, dalam pilar ini diupayakan agar UMKM di Indonesia bisa turut go digital, karena 60% pendapatan nasional saat ini berasal dari UMKM dan 50% UMKM pelakunya adalah wanita. 

“Pilar yang terpenting adalah keempat, masyarakat digital. Jadi, Kemenkominfo RI khususnya BPSDM Kominfo telah membuat strategi, membuat program yang terdiri dari delapan akademi. Salah satu akademi itu khusus untuk para ASN, kami beri nama Government Transformation Academy atau GTA, yang di dalamnya ada 19 tema. Dalam tema itu, di antaranya adalah arsitektur SPBE, bagi PPPK guru kami mempunyai program yang dinamakan metode pembelajaran yang berbasis IT untuk tematik akademi," terangnya. 

Terkait masyarakat digital, Hary menjelaskan, saat ini pemerintah telah mengukur indeks masyarakat digital. Dikatakannya, Provinsi Jawa Timur mempunyai nilai sebesar 49,95 yang berarti lebih tinggi dari rata-rata indeks masyarakat digital Indonesia. 

“Kalau dilihat dari provinsinya daerah yang tertinggi adalah Kota Surabaya dan yang paling rendah dari Kabupaten Nganjuk. Gap-nya terlalu besar, Surabaya 49 dan Nganjuk 27, nilai yang kami ukur ini berdasarkan empat pliar yaitu infrastrukturnya, keterampilannya, literasinya, dan pemberdayaannya. Yang paling kurang adalah pemberdayaannya di Kabupaten Nganjuk,” bebernya. 

Hary menerangkan, BPSDM Kemenkominfo juga mengukur indeks literasi digital yang di dalamnya ada empat pilar. Yakni, digital skill, digital ethic, digital culture, digital safety.

“Yang paling rendah dari empat pilar itu, adalah digital safety. Banyak masyarakat yang masih rendah tingkat keamanan digitalnya. Karena banyak yang dibobol akun media sosialnya. Maka masyarakat Jawa Timur terlebih PPPK saya imbau agar meningkatkan digital safety supaya kita bisa lebih aman memasuki ruang digital,” tuturnya. 

Tak hanya itu, ia pun menyampaikan, bahwa BPSDM Kemenkominfo juga mempunyai program beasiswa Kominfo khusus untuk S2. Diungkapkannya, kuota per tahun adalah sebanyak 300 orang akan disekolahkan ke luar negeri dan dalam negeri. 

“Kemenkominfo juga mempunyai universitas yaitu sekolah tinggi multimedia yang nanti akan menjelma menjadi Politeknik Digital Nasional. Kami juga mempunyai program bernama Digital Talent Scholarship atau DTS, total untuk masyarakat Jawa Timur yang sudah mengikuti program kami saat ini per Oktober 2023 sebanyak 9.809 orang," ucapnya. 

Ke depan, Hary mendorong agar bisa sebanyak mungkin masyarakat Jawa Timur mengikuti program DTS tersebut. “Semoga kerja sama yang terjadi antara BPSDM Kemenkominfo dengan Provinsi Jawa Timur dapat menghasilkan talenta –talenta digital dan mendorong daya saing SDM di Provinsi Jawa Timur dan mendukung transformasi digital,” harapnya. 

Turut hadir dalam agenda tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim) Adhy Karyono, Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN RI, Kepala Kantor Regional (Kanreg) BKN yang diwakili Kepala Bidang Pengembangan Kepegawaian, Staf Ahli Gubernur, asisten Sekda, dan para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Timur. (vin/s) 

#Khofifah Indar Parawansa #Gubernur Jawa Timur #Pemprov Jawa Timur #literasi digital #MoU #Pemerintah Provinsi Jawa Timur #BPSDM Kemenkominfo