KPK dan Jatim Gelar Bimtek Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi

Jatim Newsroom- Sebagai implementasi perluasan desa antikorupsi ke tingkat kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), serta Dinas Komunikasi dan Informatika bersama KPK menggelar Bimbingan Teknis Perluasan Percontohan Desa Antikorupsi, di Ruang Hayam Wuruk, Kantor Sekdaprov Jatim, Rabu (10/7/2024).

Penjabat (Pj) Gubernur Jatim yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Jatim, Benny Sampirwanto, saat membuka acara, menyampaikan kepada peserta bimtek sebagaimana kita ketahui bahwa undang - undang no. 6 tahun 2014 menjadikan desa memiliki peran yang strategis dan sentral dalam pembangunan di daerah. Dengan demikian diharapkan dijadikannya desa sebagai perannya yang strategis dan sentral maka desa akan tumbuh ekonominya akan berjalan optimal dan semua sektor akan menjadi bagus ungkap Benny.

Lebih Lanjut, Benny menjelaskan pada tahun 2021 KPK melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat menginisiasi program desa antikorupsi dengan tujuan yang pertama menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa.

Kemudian memperbaiki tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas sesuai indikator dalam buku panduan desa antikorupsi; serta memberikan pemahaman dan peningkatan peran serta masyarakat  di desa untuk melakukan pengawasan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa sebagai upaya mencegah korupsi dan memberantas korupsi,” terangnya

Sosialiasi program desa antikorupsi dilakukan pada tahun 2022 guna menyampaikan nilai-nilai antikorupsi hingga tingkat desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk percontohan desa antikorupsi pada 10 (sepuluh) provinsi di indonesia dengan melibatkan kementerian desa tertinggal dan pdtt ri, kementerian keuangan RI dan kementerian dalam negeri RI serta berbagai pihak lain. berdasarkan usulan tiap provinsi, terpilih 10 desa yang yang ditetapkan pada kick off pembentukan percontohan desa antikorupsi, provinsi jawa timur diwakili oleh desa sukojati kecamatan blimbingsari kabupaten banyuwangi, pada tahun 2023 perluasan desa antikorupsi terpilih di 22 (dua puluh dua) provinsi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) desa, sedangkan untuk tahun 2024 diharapkan perluasan desa antikorupsi bisa terpilih 72 (tujuh puluh dua) desa di 38 (tiga puluh delapan) provinsi di Indonesia,” Ujar Benny

Selanjutnya, Benny menyebutkan dengan adanya program perluasan desa antikorupsi diharapkan dapat menjadi pendorong bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan penggunaan dana desa dan termotivasi untuk terlibat dalam pencegahan korupsi.

Sementara KPK melalui Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, friesmont wongso berharap setiap daerah yang sudah memiliki desa percontohan anti korupsi contoh banyuwangi menjadi obor, menjadi mercusuar, menjadi lilin bagi Jawa Timur menjadikan desa se-Jawa Timur menjadi desa anti korupsi.

Friesmont menambahkan dalam sambutannya, Kita melakukan kegiatan inisiasi desa anti korupsi supaya kedepan desa desa ini berbasis web , bisa dibuka dipantau seluruh orang bisa melihat kegiatan yang ada di desa.

Sebagai informasi, kegiatan bimtek ini diselenggarakan selama 2 hari mulai tanggal 10-11 Juli 2024 dan diikuti oleh peserta dari Inspektorat, Dinas PMD dan Dinas Kominfo Kabupaten se jatim dan Kota Batu serta Aparatur Desa Usulan Program Perluasan Desa Antikorupsi.(Yog/hjr)

#KPK RI