Kemenkominfo Gelar Bimtek Tim Penilai JFPH

Jatim Newsroom- Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar bimbingan teknis tim penilai bagi jabatan fungsional pranata kehumasan, Selasa (12/7/2022).

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, mengatakan, pelayanan komunikasi publik pemerintah mengambil peran penting dalam mewujudkan salah satu nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Yaitu membangun tata kelola pemerintahan efektif dan terpercaya. Predikat terpercaya berbanding lurus dengan kualitas komunikasi publik baik dari segi kualitas informasi yang diberikan, juga dari segi kemudahan akses terhadap pelayanan untuk publik.

"Artinya kalau komunikasi publik bagus maka tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah juga baik. Kita lihat kemarin lembaga survei indikator melakukan survei dan hasilnya menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan pemerintah di bulan Juli ini meningkat dibandingkan bulan April. Saya kira peningkatan itu juga tidak terlepas dari komunikasi publik yang kita lakukan, baik humas Kementerian maupun lembaga, karena itu kita harus meningkatkan kembali, dan tidak lekas berpuas diri supaya komunikasi publik kita bisa memunculkan kepercayaan kepada pemerintah daerah," katanya.

Dikatakannya, saat ini akses terhadap informasi dan layanan pemerintah merupakan indikator penting dalam penilaian kinerja humas pemerintah, di saat media menyodorkan informasi yang begitu deras pemerintah pun seharusnya mengimbanginya dengan menciptakan kemudahan bagi publik untuk memperoleh informasi. Kemudahan itu bisa berupa prosedur yang jelas dan sederhana untuk mengakses layanan informasi maupun layanan publik lainnya.

"Prosedur dan standar operasional dalam pelayanan informasi dan kehumasan sejatinya disusun sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan good governance dan transparansi, keduanya adalah tugas besar kita sebagai aparatur Negara," kata Usman.

Menurutnya, ada stigma lama yang melekat pada pemerintah, yakni bila ada yang rumit, bila ada yang sulit mengapa tidak dibuat mudah. Dulu sekali kata-kata ini akrab dengan citra pemerintah.

"Tetapi saya berharap generasi sekarang sudah tidak biasa lagi dengan stigma tersebut kalaupun masih ada terdengar sesekali Saya berharap kawan-kawan pranata Humas dapat menghilangkan stigma tersebut dengan menunjukkan kinerja yang tidak dapat di abaikan begitu saja oleh masyarakat yakni dengan layanan komunikasi publik yang prima," ujarnya.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Hasyim Gautama mengatakan, ketika menghadapi era revolusi industri 4.0 ini memang sesuatunya sangat berubah sesuai arahan dari Presiden Jokowi, bagaimana bisa beradaptasi bahwa Indonesia bisa mengadopsi teknologi digital sebelum atau pada saat pandemi, sehingga bisa lebih survive dan melewati pandemi.

"Semoga kita harus lebih baik, pola pikir dari manual kita transformasikan ke digital. Namun harus bisa dibuat cocok agar lebih baik nantinya dengan inovasi sesuai dari arahan Presiden Jokowi harus dengan cara baru enggak bisa dengan cara-cara lama saja," katanya.

Dikatakannya, hal tersebut merupakan suatu tugas besar prahum, tidak bisa dengan cara-cara yang biasa, namun cara-cara yang luar biasa dan cara baru sehingga nantikan dampak impact outcomenya masyarakat bisa ikut berpartisipasi. "Bagaimana kehumasan kita ke depan, kita buktikan dengan nyata," pungkasnya.(ern/s)

#kominfo