Inilah Tantangan Pelaksanaan Program Kerja TPPS Jawa Timur

Jatim Newsroom – Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim, Benny Sampirwanto, menyampaikan beberapa tantangan pelaksanaan program kerja yang harus dihadapi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, saat berkesempatan hadir dalam agenda kegiatan Refleksi Akhir Tahun TPPS Jatim, di Surabaya, yang diselenggarakan selama dua hari, Selasa dan Rabu (12-13/12/2023). 

“Tantangan TPPS Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan programnya ada enam,” jelas Asisten I Setdaprov Jatim, Benny Sampirwanto melalui materinya yang diterima Jatim Newsroom, pada Rabu, (13/12/2023). 

Benny menyebutkan, keenam tantangan pelaksanaan program kerja TPPS Provinsi Jawa Timur tersebut, meliputi, pertama, penyelarasan Pergub Nomor 68 Tahu 2021 sesuai dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2023 dan Perban Nomor 12 Tahun 2021. Kedua, optimalisasi pelaksanaan peran dan fungsi anggota TPPS Provinsi Jawa Timur. 

“Ketiga, peningkatan koordinasi internal TPPS Provinsi Jawa Timur. Keempat, perlu adanya anggaran operasional TPPS Provinsi Jawa Timur. Kelima, optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota. Dan keenam, penguatan dan pengembangan Satu Data Jawa Timur atau SATA Jatim untuk penyediaan data TPPS,” sebut Benny. 

Selain menyampaikan tantangan, Benny juga menyampaikan hasil evaluasi yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 31 Mei 2023, atas pelaksanaan percepatan penurunan stunting tahun 2023 di Provinsi Jawa Timur. 

“Hasil evaluasi tersebut, diantaranya, belum optimalnya kebijakan yang mendukung keluaran output dalam lima pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting, terdapat kebijakan percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Timur yang tidak selaras dengan lima pilar strategi nasional, Pemprov Jatim tidak dapat menyajikan data anggaran per keluaran atau output dalam lima pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting, dan TPPS Provinsi Jawa Timur belum melaksanakan seluruh tugas dan perannya,” papar Benny. 

Oleh karena itu, Benny mengungkapkan, berdasarkan sumber dari LHE BPKP 31 Mei 2023, BPKP juga mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting (PPS). Rekomendasi itu diantaranya, Gubernur Jatim disarankan untuk melakukan perubahan Pergub Nomor 68 Tahun 2021 tentang PPS Terintegrasi yang mengacu pada Perpres 72 Tahun 2021 dan Perban 12 Tahun 2021 tentang RAN PASTI. 

“Gubernur Jatim disarankan agar menginstruksikan TPPS Jawa Timur untuk melakukan tagging anggaran per output, Gubernur jatim disarankan agara menginstruksikan TPPS Jawa Timur untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan PPS di Provinsi Jawa Timur,” ungkap Benny. (vin/s) 

#stunting #Asisten #Asisten I Setdaprov Jatim #TPPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 #Tim Percepatan Penurunan Stunting