Gubernur Khofifah Tegaskan Komitmen Pelayanan Publik yang Baik dan Berdampak

Jatim Newsroom – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan untuk terus berkomitmen memberikan pelayanan publik yang semakin baik dan berdampak. Hal ini disampaikan dalam Forum Koordinasi Pelayanan Publik Tahun 2023 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (13/3/2023). 

Gubernur Khofifah meyakini penyiapan ekosistem dan penguatan komitmen bersama untuk birokrasi dan pelayanan publik berdampak sangatlah penting. “Kalau kita mau mengatakan green economy ke blue economy, hampir setiap 2 minggu sekali, kami bersama seluruh stakeholder di Jawa Timur menanam mangrove. Se-Jawa itu 48% hutan mangrove ada di Jawa Timur. Artinya ada social capital di Jawa Timur yang luar biasa. Maka kalau ada stimulan kecil, bottom up participation-nya tinggi sekali,” kata Gubernur Khofifah.

Dalam kesempatan ini, Menteri PAN-RB RI, Azwar Anas menekankan pentingnya perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas. “Dengan perekrutan ASN yang berkualitas maka birokrasi kita akan profesional sehingga pelayanan publik akan lebih cepat dan berkualitas. Salah satu yang dirasakan masyarakat adalah pelayanan. Kalau itu meningkat, maka investasi juga akan meningkat, lapangan kerja akan terbuka lebih luas, dan pengangguran berkurang,” terangnya. 

Ia pun menjelaskan mengenai keterkaitan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan pemberantasan korupsi, kemudahan berusaha, dan penyelenggaraan penegakan hukum. MenPAN-RB RI juga meluncurkan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD oleh Menteri PAN-RB RI. 

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB RI, Diah Natalisa menerangkan alasan pemilihan Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi acara. “Ini karena kami melihat komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada berbagai upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan publik,” tuturnya. 

Di tahun 2022, Indeks Pelayanan Publik (IPP) rata-rata seluruh pemda di Provinsi Jawa Timur sebesar 4,04 dengan skala 5 dan kategori A- atau sangat baik. Di Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2018-2022, nilai IPP terus meningkat dan di tahun 2022 dengan skor 4,58. 

“Begitu pula dari segi pengelolaan pengaduan melalui SP4N LAPOR!, pemda di Jatim juga memiliki track record yang sangat baik dengan persentase tindak lanjut sebesar 97%. Bahkan Kota Surabaya merupakan instansi dengan laju tindak lanjut yaitu 0,1 hari kerja. Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang menginisiasi piloting mall pelayanan publik di Indonesia,” jelas Deputi Diah. 

Ia melanjutkan, kontribusi Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sangat baik di bidang inovasi pelayanan publik, hampir setiap tahun berhasil masuk top inovasi pelayanan publik. Di tahun 2022, inovasi Eko-Tren pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pesantren masuk di jajaran top 45 inovasi. Begitu juga Underwater Restocking untuk menjaga ekosistem laut dan peningkatan pendapatan masyarakat pesisir masuk menjadi top 15 inovasi pelayanan publik. 

“Banyaknya inovasi yang dimiliki Provinsi Jawa Timur menjadikannya pionir untuk jaringan inovasi pelayanan publik atau JIPP 2016-2022. Di awal kita melaksanakan JIPP dan kita juga sangat mengapresiasi pelaksanaan Kovablik yang banyak ditiru oleh daerah-daerah lainnya,” pungkas Diah. (idc/n)

#Gubernur Jawa Timur #KemenPANRB #Forum Koordinasi Pelayanan Publik