DPRD Jatim Minta Penanganan Wabah PMK Harus Masif dan Terstruktur

Jatim Newsroom - DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah melakukan langkah cepat mencegah meluasnya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan sapi secara masif dan terstruktur hingga peternak dipelosok desa. Pasalnya, di Jawa Timur terdapat jutaan masyarakat yang ekonominya bergantung pada hasil ternak hewan sapi dan kambing. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Mahdi.

 

“Masyarakat di bawah, masih banyak yang tidak tahu bagaimana caranya mencegah dan menangani hewan ternaknya yang terkena Penyakit Kuku dan Mulut ini,” urai politisi yang akrab disapa Kang Mahdi dikonfirmasi, Rabu (11/5/2022).

 

Berdasarkan laporan dari masyarakat di desa yang merupakan sentra peternak sapi, mengaku kesulitan untuk melakukan penanganan secara sendiri. Apalagi banyak masyarakat yang menjadikan hewan sapi baik ternak maupun sapi potong sebagai mata pencaharian utama keluarga.

 

“Saya minta pemerintah membuat SOP (Standart Operasional Prosedur) cara penanganan dan pencegahan penyakit Kuku dan Mulut Sapi, dan secepatnya melakukan sosialisasi ke bawah (desa-desa),” terang politisi daerah pemilihan Probolinggo-Pasuruan ini.

 

Perlu diketahui, saat ini Pemerintah melalui Kementan masih melakukan rapat kordinasi bersama Gubernur Jawa Timur dan 4 Bupati wilayah kasus PMK, yaitu Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Lamongan serta melakukan lockdown zona wabah. Mahdi berharap, pencegahan di luar 4 daerah tersebut harus tetap perlu dipikirkan.

 

Pasalnya di Jawa Timur ini terdapat banyak sekali sentra-sentra ternak hewan sapi. Bahkan tak sedikit satu wilayah desa, seluruh masyarakatnya beternak sapi. Misalnya di Kecamatan Krucil Probolinggo dimana populasi sapi mencapai 14 ribu ekor. Kemudian daerah Kecamatan Pujon Malang lalu Kecamatan Grati dan Tutur Pasuruan.

 

“Kalau sampai kasus Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) ini meluas ke daerah-daerah dengan populasi ternak yang cukup besar, tentu dampak negatif terhadap ekonomi Jawa Timur,” jelas Kang Mahdi.

 

Ia menuturkan karena Jawa Timur memiliki populasi penduduk yang padat, maka sebaiknya pemerintah melakukan antisipasi lalu lintas perdagangan sapi, terutama di perbatasan menuju Bali dan Jawa Tengah selama minimal seminggu ke depan.

 

Jika pemerintah berhasil mencegah perluasan PMK di Jawa Timur maka wabah ini hanya akan jadi kasus lokal dan tidak akan membuat masalah kenaikan harga sapi maupun hewan ternak lainnya. Upaya lainnya yang perlu dilakukan adalah pendataan seluruh hewan yang sudah terjangkit PMK maupun yang belum. Agar dapat dilakukan isolasi hewan secara tepat di daerah masing-masing.

 

“Semoga pemerintah segera melakukan cara-cara yang tepat, untuk kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang peternak Jawa Timur,” pungkas Mahdi politisi asal Fraksi PPP yang digadang maju Bupati Probolinggo ini. (pca/hjr)   

#dprd jatim