DPRD Kabupaten Lamongan Berikan Arahan Terkait LKPj Bupati

Jatim Newsroom – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menerima arahan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) tahun anggaran 2022 yang telah dilakukan pada 20 Maret 2023 lalu. Arahan tersebut berisi tentang rekomendasi-rekomendasi bagi seluruh OPD di Lamongan agar terus meningkat kinerja dan capaiannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien atau good governance.

Arahan disampaikan oleh Juru Bicara DPRD Lamongan Imam Fadli, Senin (3/4/2023), pada kegiatan rapat paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPj kepala daerah tahun anggaran 2022.

“LKPj yang disampaikan oleh Kepala Daerah merupakan salah satu instrumen DPRD untuk menilai keberhasilan dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien,” tutur Imam melalui pers rilis Diskominfo Kabupaten Lamongan.

Imam menyampaikan, pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh mencapai 5,56% pada tahun 2022 ini, mendapat arahan agar di tahun 2023 lebih mengoptimalkan potensi daerah dan ekonomi masyarakat terutama sektor pertanian, perikanan, dan industri kecil menengah. Dikatakannya, bahwa pada capaian pelaksanaan program dan kegiatan mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, dan insfratruktur juga diarahkan agar terus menyusun roadmap program kerja.

“Selain untuk mempertahankan prestasi yang telah dituai juga untuk melanjutkan program yang belum terselesaikan. Di antaranya ialah pada bidang pendidikan diarahkan untuk membuat target pengangkatan honorer guru dan tenaga pendidikan menjadi PPPK, menambah kuota beasiswa bagi siswa yang kurang sejahtera, dan  rehabilitasi gedung yang sudah tidak layak dipergunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar,” jelas Imam.

Untuk bidang kesehatan, Imam menerangkan, rekomendasinya agar membuat roadmap pengangkatan tenaga kesehatan menjadi PPPK, peningkatan sarana dan pelayanan puskesmas, puskesmas pembantu, dan poskesdes, melakukan sosialisasi Home Care Service (HCS) hingga tingkat desa, dan meratakan penggunaan jaminan kesehatan untuk masyarakat agar terjamin kesehatannya.

“Dan yang terakhir pada bidang infrastruktur, Pemkab Lamongan diberikan arahan untuk tetap melanjutkan program super prioritas Jalan Mantap dan Alus Lamongan atau Jamula sampai tingkat jalan desa, serta membangun drainase di sepanjang jalan yang dibangun agar kualitas jalan tidak rusak akibat permasalahan air,” terang Imam.

Imam menambahkan, adapun arahan untuk melakukan pendataan Pamsimas supaya terdeteksi wilayah yang kekurangan air. “Serta memelihara fungsi waduk dan sungai agar tidak terjadi permasalahan air,” imbuhnya.

Terkait dengan angka stunting di Lamongan yang masih tinggi yakni 27,5%, Imam menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Lamongan memberikan arahan agar tidak memfokuskan pada penanganan anak stunting saja. 

“Melainkan juga kepada para orang tua dan calon pengantin agar diberikan edukasi tentang pernikahan dan pola asuh anak,” pungkasnya. (vin)

 

#Kabupaten Lamongan #Bupati Lamongan