Wagub Emil Buka Rakor Pengembangan dan Penguatan Ekonomi Keuangan Syariah di Jatim

Jatim Newsroom – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan dan Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Provinsi Jawa Timur, Selasa, (14/11/2023). Rakor yang berlangsung di Surabaya tersebut, diinisiasi oleh Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Jawa Timur (KDEKS Jatim). 

Rakor dihadiri oleh Plt. Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Taufik Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, OJK, Direktur Eksekutif II KDEKS Jatim Abdul Mongid, segenap kepala OPD, seperti Kepala Bappeda, Biro Kesra, dan Biro Perekonomian, Sekjen OPOP Jatim, Mohammad Ghofirin, serta perwakilan Kabupaten/kota di Jawa Timur. 

Dalam sambutannya, Wagub Emil menyampaikan, rakor pengembangan dan penguatan ekonomi dan keuangan syariah ini diadakan untuk menajamkan rencana dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah di Jawa Timur. 

“Rakor ini kita laksanakan, untuk bisa menajamkan rencana-rencana kita dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah di Jawa Timur, karena positioning dari KDEKS ini adalah bukan sebagai eksekutor itu yang harus diingat. KDEKS ini adalah partner bagi segenap instansi dan stakeholder untuk menajamkan program-program yang ingin dilaksanakan terkait ekonomi syariah,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Emil yang juga sebagai Ketua Majelis Ekonomi Syariah Provinsi Jawa Timur (MES Jatim) ini menerangkan, jika berbicara mengenai produk halal, yang menarik kaitannya dengan ekonomi syariah adalah hampir semua menurut orang itu halal. 

“Dalam arti begini, kita orang Islam pasti konsumsi yang halal, namun yang mungkin umat Islam di Indonesia belum bisa penuhi 100% adalah keuangan syariahnya aja. Jadi bisa dibilang, kita masih punya PR terkait pengembangan keuangan syariah, selain itu perbankan juga masih ada hal-hal yang tidak syariah, inilah hal yang menarik. Bahwa apapun yang diniatkan dijual dan dikonsumsi umat Islam mestinya itu niatnya halal. Artinya kalau compliance-nya atau kepatuhannya terhadap syariat secara formil belum terpenuhi,” terangnya. 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pengembangan jasa keuangan syariah, Emil mengatakan, saat ini Provinsi Jawa Timur didorong untuk memiliki Financial Technology (Fintech) syariah.

Fintech Syariah adalah bisnis berbasis teknologi dengan layanan keuangan inovatif atau produk yang menggunakan skema syariah, sebagai perantara antara peminjam atau pelaku usaha dengan investor atau Institusi Keuangan Syariah seperti Perbankan Syariah untuk mempromosikan keuangan yang bertanggung jawab, etis, dan memberikan peluang memengaruhi semua bentuk keuangan secara global. 

“Dengan bantuan dari OJK Jawa Timur insya Allah bisa, apalagi Pak Direktur Eksekutif KDEKS Jatim memberikan restunya, supaya Jawa Timur bisa punya Fintech Syariah,” kata Emil. 

Emil menuturkan, selama ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki program zakat produktif untuk pembiayaan usaha mikro. 

“Para pemilik usaha mikro seperti pedagang-pedagang kita bantu dengan memberi zakat untuk pemberian modal. Hal ini untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang tidak bisa memenuhi syarat-syarat lembaga keuangan, selain itu ada juga modal produktif yang konsepnya bergulir tidak ada imbal hasil. Nah ini kan sosial blended investment, kalau bisa dipadukan luar biasa, modal kerjanya dari zakat produktif, menjadi penggerak ekonomi mikro karena kenyataannya penyerapan tenaga kerja terbesar juga adalah usaha mikro,” tuturnya. 

Terkait kewirausahaan atau bisnis syariah, Emil menilai, program One Pesantren One Product (OPOP) milik Pemprov Jatim itu berperan memupuk pelaku bisnis melalui pengurus pesantren-pesantren di Jawa Timur untuk memberdayakannya menjadi pelaku bisnis berbasis syariah. “Dengan begitu banyak wirausahawan yang mau berbisnis di jalur syariah, termasuk santripreneur, pesantrenpreneur, sociopreneur dan trainer dengan program OPOP yang menjadi kuncinya,” tukas Emil. 

Emil berharap, melalui rakor ini ada rencana aksi yang dihasilkan untuk selanjutnya dilaporkan ke Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa supaya dilakukan high level meeting dengan Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yakni Wapres RI Ma’ruf Amin. 

“Nah dengan dihadiri Pak Direktur Eksekutif KDEKS, setelah rakor ini, akan kita lakukan high level meeting dengan Ibu Gubernur, yang akan memberikan pengarahannya sehingga menghasilkan program ekonomi Syariah di Jawa Timur,” pungkasnya. (vin/s) 

#Emil Elestianto Dardak #Wagub Emil #rakor #wagub jatim #ekonomi #KNEKS #keuangan syariah #KDEKS