Sinergitas Penting dalam Penanganan Kemiskinan Ekstem di Jatim

Jatim Newsroom – Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Optimalisasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Provinsi Jawa Timur digelar bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Bojonegoro, Selasa (12/12/2023). Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Malowopati ini menekankan bahwa penanganan kemiskinan perlu sinergisitas antara pusat dan daerah.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Nunung Nuryartono, mengatakan, Rakorda ini menjadi agenda tak terpisahkan dari upaya penanganan kemiskinan ekstrem. Langkah koordinasi di Provinsi Jawa Timur, utamanya di kabupaten/kota ini agar langkah yang dilakukan bisa menyasar obyek dengan betul hingga 0 persen kemiskinan ekstrem di 2024. 

Pihaknya menyampaikan penghargaan kepada Bojonegoro karena memiliki satu mekanisme yaitu Data Kemiskinan Mandiri Daerah (Damisda) yang merupakan kumpulan beberapa data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), P3KE, dan BPS sebagai indikatornya. Hal ini bentuk keterpaduan dan sinergisitas. Nunung menekankan perlunya kesamaan langkah menuntaskan kemiskinan ekstrem.

"Inovasi-inovasi daerah untuk lakukan kevalidan data itu luar biasa. Kita melaksanakan konvergensi program yaitu penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan meminimalkan kantong kemiskinan," jelasnya. 

Sementara itu, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupaya mempercepat pengentasan kemiskinan yang menjadi tantangan dari Presiden, utamanya kemiskinan ekstrem. Dimensi kemiskinan yang banyak menunjukkan penanganan tidak bisa ditangani satu lembaga tapi harus ada sinergi pusat dan daerah. 

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro sudah mengalami penurunan signifikan begitu juga kemiskinan ekstrem. Ini merupakan hasil kerja sama seluruh pihak. Sementara dari sisi pembuatan kebijakan perlu ada penguatan lebih lanjut. Dengan hadirnya deputi, bisa bersama-sama merumuskan kebijakan di 2024 untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. 

Tantangan utama, lanjut Pj Bupati Adriyanto, ialah mengenai data. Data menjadi hal penting, sebab data semakin baik maka pengentasan kemiskinan juga semakin baik. (yan/s)

 

 

 

  

#Kabupaten Bojonegoro