Pelaporan LPPD Pemkab Bojonegoro Raih Peringkat 3 Nasional

Jatim Newsroom – Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Nurul Azizah, menyampaikan  saat upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXVIII di halaman Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meraih peringkat 3 (tiga) secara nasional dalam pelaporan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). 

Dikutip dari laman resmi pemkab Bojonegoro hari ini, Jum’at (26/4/2024), Menurut Sekda Nurul Azizah bahwa hal ini merupakan hasil kerja bersama, prestasi bersama, dan sebagai penghargaan kepada masyarakat Bojonegoro.

Dalam peringatan Hari Otoda ini,  Sekda Nurul Azizah mewakili Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto membacakan sambutan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. 

Dalam sambutan Mendagri tersebut diantaranya disampaikan bahwa perjalanan kebijakan otonomi daerah dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggungjawab dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah. Yakni pemerintahan yang amanah dan tugas dalam membangun berkelanjutan mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup. Serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan, dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan yaitu tujuan kesejahteraan dan tujuan demokrasi.

Disampaikan juga bahwa dari segi tujuan kesejahteraan, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efesien dan ekonomis. Yakni melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan yang menekankan kepada kekhasan daerah yang bersangkutan. 

“Sedangkan dari segi demokrasi kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat turwujudnya masyarakat madani. “Proses demokrasi di tingkat lokal melalui penyelenggaraan pemilihan perwakilan daerah secara langsung akan dilaksanakan di bulan November 2024,” ujarnya.

“Selain itu, dalam konteks ekonomi hijau, untuk mencapai visi 2045, pemerintah daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan nasional. Diantaranya penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu juga percepatan proses pemulihan perekonomian nasional  maupun daerah serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat,”tambahnya. (yan/s)

 

 

#Kabupaten Bojonegoro