Sekdaprov Adhy : Data Base Masyarakat Miskin yang Komprehensif Penting dalam Pengentasan Kemiskinan

Jatim Newsroom - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan data base penduduk miskin yang komprehensif berperan penting dalam pengentasan kemiskinan.

Hal ini disampaikannya saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) II Jatim di Hotel Santika Premiere Surabaya, Kamis (30/11/2023).

"Kalau kita punya data base yang bagus, untuk tracking apakah masyarakat miskin di kelurahan bahkan di RT itu sangat bisa sekali. kita bisa cek, KK ini pengeluarannya berapa, masuk PKH atau BPNT. Jadi data base itu penting untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Timur," kata Sekdaprov Adhy.

Lebih lanjut Sekda Adhy menjelaskan, dengan data base, tim verifikator akan mudah dalam melakukan validasi dan verifikasi. Sehingga bantuan yang diberikan oleh pemerintah akan tepat sasaran.

Tak hanya itu, dengan data base, fokus dan terget dari pemerintah dalam menekan angka kemiskinan pun dapat terarah.

"Kuncinya di kemiskinan, adalah targeting. Perioritas dulu, kalau sepakat orang yang paling miskin adalah PKH. Ya PKH dulu yang kita selesaikan. Kalau dilakukan dengan taat, insyaalah hasilnya bagus," katanya

"Sehebat-hebatnya kita buat program, tapi data basenya tidak tepat sasaran akan kesusahan di lapangan. Nah itu gunanya data base. Kita tahu ini keluarga-keluarga PKH, jadi keluarga ini yang menjadi fokus kita," tambahnya.

Selama ini pemerintah memanfaatkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstream di bumi Majapahit.

Berkaitan dengan pengentasan kemiskinan kata Sekda Adhy, pemerintah di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, berhasil menurunkan angka kemiskinan Ekstrem secara signifikan sebesar 3,58% atau 1.480.140 jiwa selama tiga tahun terakhir mulai tahun 2020-2023.

Kemiskinan ekstrem di Jawa Timur turun drastis dari 4,4% atau setara 1.812.210 jiwa pada 2020 menjadi 0,82% atau 331.980 jiwa pada Maret 2023.

Kepada TPKPK, Sekda Adhy menghimbau agar dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Jatim harus dilakukan secara holistik. Karena dari pengalamannya, program bantuan kemiskinan dilaksanakan ketika mendekati survey kemiskinan dari BPS.

"Saya ingin semua masyarakat benar-benar keluar dari kemiskinan. Bukan karena akan ada survey di bulan Maret, maka dana untuk Februari di tahan dan dibagi kepada masyarakat secara besar-besaran. Jadi saat survey, semua masyarakat tidak masuk dalam kemiskinan," katanya.

"Kita tidak ingin rekayasa seperti ini. Yang kita inginkan adalah bahwa mereka benar-benar keluar dari lingkaran kemiskinan. Untuk itu strategi kita harus bagus," tambahnya.

Secara strategi, ia menyampaikan, ada 3 cara penting yang dapat dilakukan. Pertama adalah dengan memperjuangkan agar masyarakat miskin dapat menjangkau label market.

Ia pun menjelaskan, banyak masyarakat yang ingin bekerja di pabrik, bekerja sebagai sekuriti, sebagai buruh kasar. Semua pekerjaan yang akan ditekuni tersebut, pemerintah harus mendampingi dan memfasilitasi.

"Yang kita lakukan, ya diberikan pelatihan, sehingga mereka terampil dan mampu bekerja pada bidang yang mereka minati," katanya.

Strategi berikutnya adalah entreprenuership. Bagi masyarakat yang memiliki usaha kecil-kecilan, pemerintah wajib mensupport dengan memberikan modal dan pelatihan kewirausahaan.

Terakhir adalah dengan memberikan akses untuk dapat bersaing. Bidang pendidikan adalah salah satu cara dalam pemberian akses kepada masyarakat miskin untuk bersaing.

"Kita bisa cek pada data base kita, pada regsosek, siapa-siapa saja yang harus diberikan KIP. Karena di dunia pendidikan, mau dia orang kaya, mau dia miskin, setelah lulus punya kesempatan yang sama untuk bersaing mendapatkan pekerjaan," katanya.(red)

#Sekdaprov Jatim #Adhy Karyono