RAPBD 2023, Komisi D DPRD Jatim Minta Tambahan Anggaran Tiga OPD Pekerjaan Umum

Jatim Newsroom - Komisi D DPRD Jatim meminta Pemerintah Provinsi untuk menambah anggaran untuk tiga OPD yang menjadi mitra Komisi  yang membidangi Infrastruktur atau Pekerjaan Umum, yakni Bina Marga, Cipta Karya dan Sumber Daya Air Pemprov Jatim.

Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim M. Ashari tambahan ini cukup beralasan mengingat saat ini banyak terjadi beberapa bencana yang ada di Jatim, yang ini perlu penambahan anggaran untuk tiga OPD tersebut di tahun 2023 mendatang. "Khususnya didinas Sumber Daya Air, banyaknya banjir Bandang akibat cuaca ektrem banyak beberapa sungai dan jembatan yang alimi kerusakan sehingga perlu pembenahan," ujarnya saat penyampaian Laporan Komisi Komisi terkait  RAPBD Jatim 2023, Kamis (03/11/22)

"Pembenahan ini tidak hanya jembatan yang rusak tapi juga aliran sungai yang perlu ada perbaikan," lanjutnya.

Kata Politisi fraksi Nasdem ini, tambahan anggaran ini diperlukan pula agar di tahun 2023 banyaknya jalan provinsi yang rusak akibat bencana dan jembatan yang tidak layak pakai lagi bisa diperbaiki ditahun 2023.

Sehingga ditahun 2023 semua kerusakan jembatan dan jalan serta aliran sungai yang dangkal akibat bencana banjir yang banyak terjadi di tahu 2022 bisa segera di perbaiki. "Ya kita berharap agar ada tambahan 50 persen untuk tiga OPD tersebut di anggaran APBD Jatim 2023 dari anggaran yang dipatok saat ini," pintanya.

Selain permintaan tambahan anggaran tiga OPD tersebut, pihaknya lanjut pria asli Madura ini juga meminta agar Pemerintah Provinsi melalui Dishub Jatim juga melakukan evaluasi mendalan terkait rencana pembukaan koridor dua trans Jatim Surabaya Sidoarjo Mojokerto dan Surabaya sidoarjo Gresik Lamongan.

"Memang kita akui trans Jatim koridor satu Sidoarjo Surabaya Gresik memang cukup menggembirakan perkembangannya. Namun kita berharap ada kajian yang mendalam agar rencana trans Jatim koridor dua tidak kubazir dan membuat protes angkutan umum yang ada,"pungkasnya.

Wakil gubernur Jawa Timur, Emil Dardak usai paripurna, mengatakan pihaknya menerima semua masukan termasuk dari DPRD Jawa Timur dan menjadi bagian untuk menyempurnakan."Perlu proses komunikasi untuk menyamakannya dimana Pemprov dan DPRD Jawa Timur sama-sama pro rakyat,"jelasnya.

Mantan Bupati Trenggalek tersebut, menambahkan,  untuk pos anggaran APBD tahun 2023, pihaknya memastikan untuk pelayanan publik tersedia dengan baik." Semua penting sekali termasuk perbaikan infrastruktur untuk menopang pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur,"pungkasnya. (Pca/hjr)

#dprd jatim #gubernur khofifah