Pj Bupati Jombang Sugiat Bersama Ketua DPRD Jombang Hadiri Penyerahan LHP LKPP Dan IHPS II Tahun 2023

Jatim Newsroom – Penjabat Bupati Jombang Sugiat bersama Ketua DPRD Kabupaten Jombang Mas'ud Zuremi, menghadiri undangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI) dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) tahun 2023 yang mengusung tema "Menguatkan Fondasi Negara, Menuju Indonesia Emas 2045" di Jakarta Convention Center, DKI Jakarta.

Mengutip laman Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Selasa (9/7/2024), kegiatan yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin ini juga di hadiri kepala lembaga, pimpinan kementerian/lembaga, Kepala BPK RI dan jajarannya, pimpinan BUMN, dan para rektor perguruan tinggi, serta kepala daerah kabupaten/kota se-Indonesia.

Ketua BPK Isma Yatun menegaskan bahwa pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas merupakan modal kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, berbeda dari biasanya, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) tahun 2023 dilakukan kepada Presiden.

“Momen ini memberikan perspektif perjalanan proses penguatan akuntabilitas tata kelola keuangan negara selama satu dekade terakhir yang telah dilakukan bersama antara Pemerintah dan BPK melalui pemeriksaannya," kata Ketua BPK dalam sambutannya.

Disebutkan bahwa pada tahun 2015 hingga 2023, BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan atas hasil pemeriksaan senilai Rp55,97 triliun. Ini merupakan komitmen BPK untuk mengawal pelaksanaan pembangunan dalam bentuk pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

"Opini WTP sebagai refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN melalui penyajian LKPP yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan akan semakin mendorong kepercayaan multi-stakeholder di lingkup sektor publik," jelasnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban, kewajiban menggunakan APBN secara baik. "Ini uang rakyat, uang negara, kita harus menyadari bahwa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik serta menjalankan dan mempertanggungjawabkannya dengan baik pula," tandas Presiden kepada seluruh jajaran pemerintahan.

"Saya mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil," tegasnya.

"Saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel," tambahnya.

Sementara itu, Pj. Bupati Jombang Sugiat dan Ketua DPRD Kabupaten Jombang Mas'ud Zuremi menyampaikan terima kasih atas kerja keras BPK dan pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. "Kami di Pemerintah Daerah tentu saja siap mendukung segala upaya yang dilakukan BPK untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan negara," tutur Pj Bupati Jombang Sugiat.

"Ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama, sinergitas antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Jombang sangat baik. DPRD sangat mendukung program Kepala Daerah, begitupun Kepala Daerah selalu memberikan ruang kepada DPRD dalam memberikan masukan-masukan untuk pembangunan Kabupaten Jombang, semoga barokah kinerja kita semua” pungkas Mas'ud Zuremi Ketua DPRD Kabupaten Jombang. (van/hjr)

#Presiden RI #Kabupaten Jombang #BPK RI