Pemprov Jatim Akan Beri Sanksi Oknum yang Terlibat Jual Beli Seragam

Jatim Newsroom - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim), Adhy Karyono memastikan, Pemprov bakal melakukan investigasi di lapangan atas laporan mengenai keluhan jual beli seragam di SMA negeri. Pemprov mengancam jika ada keterlibatan oknum dinas maka dikenakan sanksi.

"Ini akan kita cek di lapangan dari laporan apakah ada keterlibatan dari Dinas Pendidikan, cabang dinas," kata Adhy Karyono saat ditemui di Gedung DPRD Jatim seusai menghadiri rapat paripurna, Senin (24/7/2023).

Dimana saat rapat paripurna tersebut sempat diwarnai interupsi. Anggota dewan membawa keluhan para orang tua siswa SMA negeri terkait harga seragam yang melangit. Dewan menduga ada keterlibatan oknum dinas perihal jual beli seragam.

Adhy memastikan, Pemprov sudah menyampaikan sikap tegas. Bahwa tidak ada penekanan bagi siswa baru untuk membeli seragam khusus kepada pihak sekolah. Maupun, karena anjuran dari pihak Dinas Pendidikan.Pihaknya menegaskan lagi, akan menelusuri perihal laporan itu. "Bagi kami sudah menyatakan tidak perlu, tidak diwajibkan. Bahkan dalam sebulan ini silakan menggunakan seragam yang ada. Tidak ada masalah," terangnya.

Menurutnya, Pemprov memahami latar belakang ekonomi orang tua siswa yang beragam. Bahkan, bisa jadi lebih banyak yang tidak mampu. Sehingga, Pemprov Jatim pun berjanji bakal terus melakukan investigasi. "Ketika nanti ada investigasi kemudian ada oknum dari aparat kita yang terlibat, kita akan ambil tindakan. Sekali lagi tidak ada kebijakan, imbauan untuk siswa baru membeli seragam kepada sekolah," tandasnya.

Untuk melakukan investigasi, Adhy menegaskan Kepala Dindik Jatim sudah diberi tugas untuk mengecek seluruh aduan dan melakukan verifikasi lapangan. Sebelumnya diberitakan, DPRD Jatim kembali menyoroti ramainya keluhan mengenai harga seragam SMA Negeri yang memberatkan para orang tua. Secara tegas, legislatif meminta agar Pemprov menelusuri secara tuntas dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam 'bisnis seragam'.

Sorotan itu disampaikan Anggota DPRD Jatim Mathur Husyairi dalam rapat paripurna yang berlangsung, Senin (24/7/2023). Sebelum rapat paripurna dengan agenda perubahan susunan alat kelengkapan DPRD ditutup, Mathur menyampaikan interupsi. "Terkait dengan seragam, selama beberapa tahun ini menjadi persoalan serius," kata Mathur dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adhy Karyono.

Keluhan perihal seragam belakangan ini memang tengah jadi buah bibir. Hal itu setelah sebelumnya muncul keluhan para orang tua soal ketentuan membeli seragam SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Tulungagung.

Mathur mempertanyakan mengapa ada bisnis kain seragam di sekolah dengan dalih koperasi siswa. Dia mengaku sangat khawatir pada orang tua siswa dengan kemampuan ekonomi terbatas. Hal tersebut bisa menjadi beban mereka. Apalagi dengan harga melangit.

Mathur bercerita belum lama ini dirinya kedatangan salah seorang kepala sekolah dari Surabaya. "Dia mengakui ini adalah permainan Dinas Pendidikan provinsi Jawa Timur yang sengaja ngedrop dan produsennya hanya satu," ucap Mathur yang merupakan anggota Komisi E DPRD Jatim. (Pca/hjr)

#dprd jatim #Sekdaprov Jatim