Komisi D DPRD Harap Bus Trans Jatim Ditingkatkan Pelayanan

Jatim Newsroom - Anggota Komisi D DPRD Jatim, Dr Kuswanto, SH, MH menilai program Trans Jatim perlu ditingkatkan nilai pelayananya dan ekonomisnya, sehingga secara otomatis masyarakat akan beralih menggunakan transportasi massal.

Politikus asal Partai Demokrat itu, mencontohkan belum adanya tempat penitipan sepeda motor di dekat halte Trans Jatim membuat masyarakat masih lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi karena dinilai lebih efektif dan efisien. “Lokasi halte itu kebanyakan jauh dari pemukiman sehingga masyarakat perlu penghantar menuju halte. Kalau ada tempat penitipan sepeda tentu masyarakat akan lebih mudah,” jelas pria asal Sidoarjo ini dikonfirmasi, Rabu (13/12/2023).

Begitu juga dengan pembentukan BUMD bersama sebagai lembaga pengelola Trans Jatim, kata Kuswanto dinilai kurang efektif karena BUMD cenderung membebani APBD sehingga lebih baik diserahkan kepada pihak pihak yang selama ini sudah berkecimpung di bidang transportasi. “Tiga koridor Trans Jatim yang sudah ada ini sudah cukup bagus karena Dishub Jatim kerjasama dengan pihak III seperti Perum Damri, PO Bagong dan PO Mandala,”pungkas Kuswanto.

Anggota Komisi D lainnya, Hadi Dediyansyah menyatakan bahwa program Trans Jatim merupakan terobosan (inovasi) yang harus dilakukan Pemprov Jatim sehingga perlu didukung untuk dikembangkan ke seluruh wilayah Jatim.Sayangnya, kata politikus Partai Gerindra masih ada ego kedaerahan sehingga menghambat konektivitas antara provinsi dengan kabupaten/kota, terutama Kota Surabaya yang harusnya menjadi sentral  program Trans Jatim karena menjadi ibu kota provinsi Jatim

“Harusnya Surabaya itu menjadi titik sentral Trans Jatim dari Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto bisa masuk Surabaya. Nyatanya sampai saat ini belum bisa masuk ke Purabaya maupun Joyoboyo sehingga konektivitas belum bisa diimbangi integrasi mengakibatkan tidak ekonomis dan efisien,” tegas Cak Dedi sapaan akrabnya.

Ia juga menyarankan tetap menyediakan pelayanan cash money walaupun sudah ada aplikasi menggunakan IT. Alasannya, pengguna Trans Jatim itu belum semuanya melek IT terutama masyarakat kalangan usia tua.“Kolaborasi teknologi dan sistem manual tetap diperlukan karena itu bagian dari kemudahan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna Trans Jatim,”pungkas politikus asli Surabaya. (pca/hjr)

#dprd jatim