Komisi B DPRD Jatim Akan ke DPR RI Terkait Pupuk Subsidi Berkurang 40 Persen

Jatim Newsroom - Komisi B DPRD Jawa Timur berencana wadul ke Komisi IV DPR RI terkait alokasi pupuk subsidi yang berkurang hingga 40 persen. Diketahui alokasi pupuk subsidi di Jawa Timur tahun 2024 hanya 963.847 ton dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak 1.626.055 ton.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Subianto mengatakan kalau alokasi pupuk subsidi berkurang, maka dipastikan produktivitas padi akan berkurang. Apalagi, lanjutnya, lahan pertanian Jatim mendapat tambahan seluas 500.000 hektare dari perhutanan sosial. “Lahan pertanian Jatim ini sebelumnya 20,1 juta hektare, namun karena ada pembangunan Tol akhirnya menyusut jadi 18 juta hektare,” katanya dikonfirmasi, Kamis (11/1/2024).

Subianto  asal fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan, dampak El Nino membuat  banyak negara melarang ekspor beras. “Artinya kalau alokasi pupuk berkurang, dipastikan produksinya akan berkurang. Dan ini bisa mengancam ketahanan pangan masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut Subianto menambahkan dalam waktu dekat, pihaknya (Komisi B DPRD Jatim) akan wadul ke Komisi IV DPR RI. “Jadi kita minta petunjuk agar ada tambahan alokasi pupuk subsidi. Kemudian kita mendorong petani untuk menggunakan pupuk organik. Jadi kita tahu kalau harga pupuk non subsidi ini 4 kali lebih mahal ketimbang harag pupuk subsidi. Selain itu pemerintah daerah harus membuka ruang bagi petani untuk menggunakan alsintan (alat mesin pertanian). Kalau banyak petani yang sudah memanfaatkan alsintan, produksi padi akan semakin banyak dan kerjanya efisien,” pungkasnya.

Sementara itu Anggota Komisi B DPRD Jatim lainnya, Noer Soetjipto mengatakan tingkat keberhasilan sektor pertanian dilihat dari sarana dan pra sarana. “Kalau jatah pupuk subsidi berkurang tentu berpengaruh pada produksi padi,” jelasnya.

Solusi mengatasi berkurangnya alokasi pupuk subsidi menurut Tjip adalah bekerja sama dengan UMKM untuk menciptakan pupuk organik. “Jadi mau sambat kayak apapun ke pemerintah tentu tidak akan ada hasilnya, lah wong anggarannya saja tidak ada. Pupuk subsidi ini sama seperti hantu, terdengar tapi wujudnya gak pernah ada. Coba dicek di daerah-daerah banyak petani yang mengeluh gak nemu pupuk subsidi,” katanya.

Diketahui Kementerian Pertanian (Kementan) menjamin ketersediaan pupuk subsidi pada masa tanam (MT) I selama Oktober 2023 hingga Maret 2024 mencukupi. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri menyebut pihaknya menargetkan luas tanam selama MT I tersebut mencapai 6,3 juta hektare dengan kebutuhan pupuk sebanyak 2,4 juta ton.

Dengan begitu, pada periode Januari - Februari 2024 ditargetkan luas penanaman sekitar 3,9 juta hektare dengan kebutuhan pupuk sekitar 1,6 juta ton. "Sehingga ketersediaan pupuk 1,7 juta ton masih mencukupi," ujar Kuntoro dalam keterangan resmi, Selasa (9/1).

Kuntoro menambahkan anggaran tambahan subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun yang sebelumnya telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dialokasikan untuk kebutuhan pupuk subsidi di masa tanam berikutnya atau MT II. Selain itu, Kuntoro menegaskan bahwa Kementan telah mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi bagi petani yakni hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Petani dapat mengakses pupuk bersubsidi di kios-kios yang sebelumnya telah mendata namanya.

Kementan mengklaim, kepastian stok dan kemudahan akses pupuk bersubsidi tersebut dapat mendorong petani memproduksi pangan dengan lebih baik. “Apalagi, periode Januari - Februari menjadi waktu krusial bagi mayoritas petani padi untuk memupuk tanamannya,” pungkasnya. (Pca)

#dprd jatim