Senin, 15 Juli 2024

Kemenkumham Jatim Segera Susun Draft Renstra di Wilayah

Diunggah pada : 14 Desember 2023 12:20:17 24
Para Pimpinan Tinggi (Pimti) pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jawa Timur berkomitmen segera menyusun draft rencana strategis di level wilayah.

Jatim Newsroom- Para Pimpinan Tinggi (Pimti) pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jawa Timur berkomitmen segera menyusun draft rencana strategis di level wilayah. Hal ini setelah para pimti mengikuti sosialisasi perubahan Rencana Strategis (Renstra) unit kerja eselon I oleh para sekretaris unit utama.

Pada kegiatan yang digelar di ruang Singosari Hotel Borobudur itu diikuti seluruh pimti unit pusat dan kanwil. Kegiatan dibagi menjadi dua sesi. Pada sesi pertama, merupakan pemaparan dari Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Somara, Sekretaris DJKI Sucipto, Sekretarsi Badan Strategi dan Kebijakan (BSK) Jhonny P Simamora, Sekretaris BPSDM Maulidi Hilal, Direktur Pembinaan Narapidana & Anak Binaan Erwedi. Dilanjutkan sesi kedua oleh Sekretaris Ditjen PP, Ceno Hersusetiokartiko, Sekretaris Dirjen AHU, Aliamsyah, Kapus JDIH Nofli, Sekretaris Ditjen HAM Aman Riyadi, Sekretaris Ditjen Imigrasi Eko Budianto.

"Sesuai arahan kepala biro perencanaan, kami berkomitmen untuk segera menyusun draft renstra di kanwil," tegas Kakanwil Heni Yuwono, dalam rilis Kanwil Kemenkumham Jatim, Kamis(14/12/2023).

Menurut Heni, perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun teknologi. Perubahan-perubahan ini dapat mempengaruhi kinerja Kemenkumham, sehingga perlu diantisipasi dengan adanya perubahan rencana strategis. "Evaluasi kinerja yang baru saja dilakukan menunjukkan bahwa ada beberapa aspek kinerja yang perlu ditingkatkan. Perubahan rencana strategis diharapkan dapat membantu Kemenkumham untuk meningkatkan kinerja tersebut," terangnya.

Dalam melakukan perubahan rencana strategis, Kemenkumham memfokuskan pada beberapa hal. Diantaranya adalah penguatan sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik. "Hal ini harus direspon dengan memperkuat sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungannya, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penerapan teknologi informasi," terang Heni.

Selanjutnya, Heni juga menggarisbawahi tentang peningkatan pelayanan publik. Baik secara kuantitas maupun kualitas. Diiringi dengan meningkatkan penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel. "Terakhir, kita juga haris meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing," tegasnya. (mad/hjr)

#Kemenkumham Jatim