Jaga Demokrasi di Ruang Digital, Kemenkominfo Gelar Rakor Sosialisasi Pemilu Tahun 2024

Jatim Newsroom – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Kominfo Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) terkait Sosialisasi Pemilu Tahun 2024 secara hybrid, Rabu (18/1/2023).

Rakor yang bertema ‘Ayo Sukseskan Pemilu 2024’ ini merupakan wujud upaya dari Kemenkominfo dalam menjaga demokrasi di ruang digital selama Pemilu serentak 2024 nanti. Serta untuk mendukung penyelenggara pemilu dalam mengadakan pemilu berkualitas dan mendapatkan hasil pemilu yang terpercaya.

Rakor diikuti oleh perwakilan Dinas Kominfo dari seluruh Indonesia secara hybrid baik luring maupun daring. Selain itu, menghadirkan beberapa narasumber, di antaranya Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar yang diwakilkan oleh Kasubdit Penanganan Konflik Sosial Kemendagri Anug Kurniawan, Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Informasi Publik KPU Robby Leo, dan Deputi Bidang Administrasi Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait.

Dalam sambutan, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo,  Usman Kansong, yang diwakili Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Hasyim Gautama, menyampaika upaya Kemenkominfo dalam menjaga demokrasi di ruang digital selama pemilu serentak 2024 nanti memiliki tiga lapis strategi.

“ Tiga lapis strategi itu mulai dari tingkat hulu tengah dan hilir, upaya ini dilakukan untuk memerangi penyebaran hoax, miss informasi dan ujaran kebencian,” terang Hasyim.

Hasyim menjelaskan, di tahapan hulu, dilakukan program literasi digital yang meliputi keterampilan digital (digital skill), etika digital (digital ethics), budaya digital (digital culture), dan keamanan digital (digital safety). “Gerakan ini sangat masif dilakukan yakni dengan menggandeng berbagai komunitas,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Hasyim, di tahapan menengah kementerian Kominfo juga melakukan tindakan serius dan cepat untuk menghapus akses konten negatif di situs web, platform digital, atau akun yang menyebarluaskan informasi palsu.

“Hingga 4 Januari 2023, sejumlah 1.321 hoax konten yang berkaitan dengan politik sudah ditangani. Ini memberikan sinyal akan lebih banyak lagi di saat kampanye politik yang akan dimulai,” ungkap Hasyim.

Selanjutnya di tingkat hilir, Hasyim menjelaskan, Kementerian Kominfo melakukan upaya penegakan hukum bekerja sama dengan Bareskrim Polri. “Di tingkat hilir ini mendukung lembaga penata hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengambil tindakan yang tepat guna mencegah penyebaran informasi yang salah,” jelasnya.  

Hasyim menuturkan, upaya menjaga demokrasi di ruang digital bukan hanya tugas Kemenkominfo, tapi diperlukan kolaborasi semua pihak. “Untuk itu Kemenkominfo juga telah bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain KPU, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, Bawaslu, hingga Kepolisian RI, untuk mendukung Pemilu serentak 2024 agar berlangsung dengan baik,” terang Hasyim.

Dalam kesempatan ini, Hasyim juga mengajak Kepala Dinas Kominfo yang mengikuti rakor agar bersama – sama menyosialisasikan penyelenggaran pemilu yang demokratis dan berkualitas kepada masyarakat supaya memanfaatkan ruang digital dengan lebih bertanggung jawab untuk hal yang bermanfaat.

“Jika kita tidak dapat mengendalikan pihak lain untuk menyebarkan hoax atau hate speech kita dapat mengendalikan diri kita sendiri untuk tidak meneruskannya, dan tidak melibatkan diri di dalamnya,” tutur Hasyim.

Kepada para ASN, Hasyim berpesan agar mengingat kewajiban dan komitmen bersama dalam menjaga netralitas. “Karena memiliki aturan yang jelas supaya tidak memihak apalagi memperlihatkan di ruang publik,” pesannya. (vin/s)

#pemiluserentak2024 #kemenkominfo #rakor