Indeks Pembangunan Gender Jatim meningkat 92,08

Jatim Newsroom- Indeks peningkatan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat dari 91,67 tahun 2021 menjadi 92,08 di tahun 2022 dan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Timur sebesar 74.42 tahun 2022 dibandingkan 72.36 tahun 2021 merupakan prestasi. Sementara Indek Ketimpangan Gender (IKG) menurun dari 0.460 tahun 2021 menjadi 0.440 tahun 2022. Semakin menurun IKG semakin baik.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin dalam paparannya pada kegiatan Verifikasi Lapangan Evaluasi Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Jumat (17/11/2023).

Dikatakannya, berbicara tentang pembangunan yang respon gender, Jatim sudah responsif gender.  Karena sejauh ini Jatim telah memiliki dasar hukum PUG  melalui  Perda No 9 Tahun 2019 tentang PUG dan  dalam melaksanakan PUG ditidaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2020 yang merupakan penjelasan Perda Nomor 9 tahun 2019 tentang PUG.

Disamping itu, integrasi gender dalam dokumen RPJMD 2019-2024 sudah sangat jelas, karena salah satu strategi pembangungan dalam RPJMD adalah pengarusutamaan gender. Untuk mewujudkan  kesetaraan gender juga dilakukan dalam tujuh proses pembangunan yang terstruktur, yaitu mulai dari RPJMD yang responsif gender, kebijakan anggaran yang berpihak pada kelompok gender.

Program lain yakni Nawa Bhakti Satya, yakni sembilan bhakti sebagai amanah pembangunan, yaitu antara lain Bhakti 4 yaitu Jatim Akses dengan tujuan membangun infrastruktur dalam rangka  pengembangan  wilayah terpadu dan  keadilan akses bagi masyarakat pesisir  dan desa terluar dan Bhakti 7, yaitu Jatim Berdaya yang tujuannya memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis  UMKM, koperasi, Bumdes dan mendorong terciptanya desa mandiri utamanya bagi kelompok-kelompok rentan dan bhakti lainnya yang tertuang dalam RPJMD dan merupakan pedoman perangkat daerah dalam melaksanan program dan kegiatan yang respon terhadap gender.

Diterangkanntya, integrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran menghasilkan anggaran responsif gender (ARG) yang meningkat dari 39 % tahun 2021 menjadi 44%  tahun  2022. Jatim juga mempunyai sistem evaluasi CETTAR yang salah satu indikator, yaitu perangkat daerah melakukan intervensi mengurangi ketimpangan gender dalam tupoksinya.

Kegiatan ini merupakan tahapan ketiga untuk penyelenggaraan dan evaluasi pengarusutamaan gender. Evaluasi ini dilakukan setiap tahun sekali dan juga melakukan pemberian apresiasi berupa Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Pemprov Jatim sudah empat kali menerima penghargaan APE, yakni tahun 2014, 2016, 2018 dan tahun 2020.

Ketua Tim Penggerak PKK Jatim, Arumi Bachsin Emil Dardak yang turut hadir mengatakan, Sejak 30 November 2017, Pemprov Jatim telah membentuk Forum Puspa yang diberinama Forum Puspa Gayatri, yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan perempuan dan anak ini. Program ini merupakan bentuk keterlibatan beragam elemen masyarakat dalam PUG.

Berdirinya Forum Puspa ini lantas diikuti sejumlah kabupaten/kota di Jatim. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pembentukan Forum Puspa di kabupaten/kota, yang sudah terbentuk dan ditetapkan. “Kami berharap Forum Puspa yang sudah terbentuk dan yang akan membentuk nantinya bisa mengoptimalkan kinerja sebagai mitra pemerintah, dalam rangka bersama-sama untuk meningkatkan kolaborasi, sinergi dan koordinasi mengatasi permasalahan perempuan dan anak,” ujarnya.

Ketua Tim Verifikasi Lapangan Evaluasi Pengarusutamaan Gender yang juga Asdep Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti mengucapakan terima kasih kepada Pemprov Jatim yang telah melengkapi data dan informasi tentang pelaksanaan evaluasi pengarusutamaan gender.

"Ini adalah tahapan ketiga untuk penyelenggaraan dan evaluasi pengarusutamaan gender. Evaluasi ini akan dilakukan setiap tahun sekali dan juga melakukan pemberian apresiasi berupa APE," ujarnya.

Pada tahun 2020, tim melakukan evaluasi secara online karena pada saat itu dilanda pandemi. Evaluasi ini akan memberikan data dan fakta di setiap provinsi maupun kabupaten/kota. “Setelah itu kita akan melakukan pendekatan yang setiap provinsi atau daerah tidak sama yang juga,” katanya.

Kegiatan Verifikasi Lapangan Evaluasi Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Timur juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana perwakilan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jatim diantaranya Kadis Kominfo Jatim, Kadis Koperasi dan UMKM, Kadinsos, Kepala BKD, Kadisnaker dan Kepala Bakorwil Bojonegoro dan Tim Verifikasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yakni Maftuh Muhtadi dan Armi Susiliwati. (jal/hjr)

 

#bappeda jatim #DP3AK Jatim