Gubernur Khofifah Serahkan E-Purchasing Awards 2023

Jatim Newsroom – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyerahkan E-Purchasing Awards 2023 kepada perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan Usaha Mikro Kecil (UMK) yang melakukan transaksi terbanyak melalui Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) dan E-Katalog Lokal. Kegiatan bertajuk “Jawa Timur Bangkit Lebih Kuat dengan Transformasi Digital Pengadaan Barang/Jasa” ini dilaksanakan di Surabaya, Senin (29/5/2023). 

"E-Purchasing ini menjadi bagian yang penting dari proses pengadaan barang dan jasa. Tidak hanya ekosistem digitalnya yang kita bangun, tapi juga pertumbuhan serapan produk-produk UMKM. Kita jaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas dari seluruh produk yang bisa diperluas marketnya,” ujar Gubernur Khofifah. 

Gubernur Jawa Timur menjelaskan pihaknya terus membangun komitmen dalam memaksimalkan pengadaan barang dan jasa melalui produk-produk UMKM, produk-produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) persentase tertentu, dan produk-produk yang bisa masuk pada kategori Bangga Buatan Indonesia. 

“Pemprov Jatim juga sudah meningkatkan yang tadinya pada skala 50 juta rupiah sekarang 200 juta rupiah untuk bisa diakses oleh berbagai produk UMKM. Harapan kita akan ada perluasan serapan dari produk-produk UMKM,” katanya. 

Mengenai aspek kualitas, Gubernur Jatim mengatakan telah menemukan solusi yaitu Rumah Kurasi. “BI di Jawa Timur yang mengawali inisiasi mendirikan Rumah Kurasi. Disperindag Jatim juga menyiapkan pondok kurasi. Dari situ dimungkinkan proses mengkurasi produk-produk UMKM untuk bisa diakses oleh seluruh PBJ di seluruh kabupaten/kota termasuk di Pemprov Jatim,” terangnya. 

Terkait aspek kuantitas, Gubernur Jatim menerangkan communal branding. Ia berpesan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota yang hadir untuk bisa menyinkronkan produk-produk serupa. Ia meyakini dengan communal branding mampu memperluas akses pasar secara kuantitas. 

“Ketika ada kebutuhan lebih inilah yang kami sedang berproses terutama mamin dan produk-produk UMKM tertentu kita menyiapkan communal branding. Misal pada kopi bahkan sudah ada yang diekspor tidak hanya ke ASEAN countries, tapi juga sudah masuk ke pasar di luar ASEAN,” jelasnya. 

Selanjutnya aspek kontinuitas, Gubernur Khofifah menjelaskan “Saya rasa dengan komitmen kita, aspek ini akan bisa kita atasi bersama sehingga ketika ada permintaan besar, bukan hanya quantity tapi juga continuity-nya yang bisa kita guarantee,” tegasnya. 

Selain ketiga hal tersebut, Gubernur Jatim juga menggarisbawahi terkait ekosistem digital. “Ekosistem digital melalui e-marketplace dan e-katalog. Ini akan menjadi bagian penting PR Bank Jatim. Saya minta tolong Bank Jatim bisa serius bagaimana sebetulnya ekosistem digital perbankan bisa dikuatkan. Selain itu, Quality Control adalah bagian yang harus dijaga oleh kita semua. Maka, pengawalan oleh para Bupati dan Wali Kota menjadi sangat penting,” tuturnya. 

Gubernur Khofifah juga berharap sektor UMKM semakin banyak terserap dalam pengadaan barang dan jasa di Jawa Timur. Pasalnya, setiap pertumbuhan di Jawa Timur akan memberikan ruang bagi penurunan tingkat pengangguran terbuka. 

“Makin tumbuh, makin inklusif. Makin tumbuh, makin berkurang kemiskinan. Makin tumbuh, makin berkurang pengangguran. Makin tumbuh, makin meningkat kesejahteraan. Saya rasa ini misi besar kita semua sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah provinsi, dan sebagai kepala daerah di tiap kabupaten/kota,” tegasnya. 

Hingga Maret 2023, 32 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur telah berpartisipasi dalam e-purchasing Jatim Bejo. “Bagi kepala daerah yang sudah bergabung dalam e-purchasing terima kasih. Kita masih punya 6 kepala daerah, mudah-mudahan dalam waktu yang segera juga bisa bergabung sehingga total 38 kabupaten/kota di Jawa Timur bisa menyatu di dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik,” lanjut Gubernur Khofifah. 

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menjelaskan, hingga Maret 2023, dari 32 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur yang telah berpartisipasi dalam e-purchasing Jatim Bejo tersebut, total transaksi mencapai Rp427,7 miliar yang dilakukan oleh 6,154 UMK dengan total produk yang tayang sejumlah 134.682 produk. 

Dalam kesempatan ini, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) RI, Hendrar Prihadi menyampaikan paparan terkait kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing. Selain itu, Koordinator Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, KPK RI, Niken Ariati menyampaikan paparan terkait strategi nasional pencegahan korupsi dengan peningkatan transaksi melalui toko daring dan e-katalog. (idc/s)

#Gubernur Jawa Timur #E-Purchasing Awards 2023 #pengadaan barang dan jasa #Jatim Bejo