Gubernur dan DPRD Jatim Tandatangani Nota KUA PPAS APBD 2024

Jatim Newsroom – Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendatangani nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Jatim tahun 2024 di sidang paripurna DPRD Jatim, Senin (14/8/2023) malam.

Dalam rancangan KUA PPAS yang dibacakan oleh Sekwan DPRD Jatim Andi Fajar diketahui bahwa fokusnya diantaranya yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem di Jatim, kemudian juga pendidikan, kesehatan, belanja pegawai, penanganan bencana, dan program lainnya.

Dimana usai dilakukan pembacaan KUA PPAS langsung ditandatangani oleh Gubernur Khofifah, Ketua DPRD, Kusnadi, Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad, Achmad Iskandar, serta Anik Maslachah dan disaksikan anggota DPRD , dan Sekdaprov,  OPD di lingkungan Pemprov Jatim.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan KUA PPAS ini menetapkan plafon pendapatan, belanja dan prioritas program. Misalnya pendidikan pada level 24 persen, kesehatan 50 persen. “Kalau semua sudah terpenuhi baru dukungan yang lainnya,” katanya.

Adhy menambahkan, dalam KUA PPAS ini lebih ditekankan kepada pengurangan kemiskinan ekstrem, stunting, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan investasi.“Kita mengalokasikan semua biaya yang sifatnya menjadi beban,” ungkapnya.

Saat ditanya terkait permasalahan seragam, apakah juga dibahas dalam KUA PPAS, Adhy mengaku belum berani menyampaikan, apalagi nantinya bisa timbul masalah. “Kita lihat perkembangan di lapangan terhadap persoalan yang kemarin, masyarakat inginnya seperti apa. Kami ingin tidak ada kelihatan sekolah memiliki unsur ke arah sana,” katanya.

Sementara itu ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi mengatakan ada banyak hal sebenarnya dibahas dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas – Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Namun ada 2 hal yang menjadi prioritas, yakni belanja pegawai dan mengurangi kemiskinan ekstrem.

“Pembahasan KUA PPAS ini tidak hanya sekali ketemu lho, tapi berkali-kali. Jadi terkait gaji pegawai dihitung kembali, yakni yang dihitung terkait anggaran pendapatan. Karena memang beban saat ini yang semakin berat,” ujarnya usai rapat paripurna dengan agenda nota kesepakatan bersama KUA-PPAS APBD tahun 2024.

Kemudian yang kedua adalah target menurunkan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem. Kusnadi menambahkan pemerintah pusat menargetkan angka kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0 persen. “Artinya target utamanya kemiskinan ektrem, bukan kemiskinan secara umum,” terangnya.

Sebelumnya Wakil ketua DPRD Jatim Anwar Sadad mengatakan bahwa secara umum KUA PPAS APBD tahun 2024 cukup menggembirakan. Misalnya soal anggaran pendidikan sudah di atas 25 persen. Artinya itu sudah di atas ketentuan dari  Undang-Undang Dasar yang mengamanatkan minimal 20 persen dari APBD dialokasikan untuk pendidikan.“Begitu juga soal kesehatan dianggarkan sekitar 18 persen atau jauh melebihi ketentuan konstitusi 10 persen. Lalu bidang infrastruktur sekitar 7 persen, kemudian bidang sosial dan ekonomi  pada kisaran 5-6 persen,” katanya.

Sadad menambahkan dari sisi belanja, alokasi yang terbesar jika menggunakan istilah lama adalah anggaran belanja pegawai (pemerintahan). “Pada dasarnya bidang pemerintahan itu anggaran yang terbesar adalah untuk belanja pegawai, namun nilai manfaatnya juga untuk masyarakat,” ujarnya. (pca/hjr)

 

#Khofifah Indar Parawansa #Gubernur Jawa Timur #dprd jatim #gubernur khofifah #Sekdaprov Jatim #Adhy Karyono