Ditjen PPI Kominfo Gelar FGD Program Solusi Penyediaan Infrastruktur Layanan Internet

Jatim Newsroom – Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Ditjen PPI Kominfo) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Program Solusi Penyediaan Infrastruktur Layanan Internet khususnya di Wilayah blank spot (lemah sinyal)  Seluler 4G, secara hybrid, Selasa (13/6/2023). 

FGD yang bertajuk ‘Dukungan Pemerintah untuk Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Non 3T’ ini, digelar untuk menyosialisasikan program solusi Ditjen PPI Kominfo kepada peserta FGD yang terdiri dari, Dinas Kominfo baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, operator seluler penyedia jaringan, dan asosiasi penyelenggara telekomunikasi. 

Perwakilan dari Tim Ditjen PPI Kominfo, Muhammad Ridwan Rouf, menjelaskan, FGD ini diharapkan dapat menghasilkan solusi tepat untuk menyediakan infrastruktur layanan internet di wilayah blank spot. 

“Tahun ini kami dibebani tugas untuk melakukan pemetaan dan analisis data-data usulan Pemerintah Daerah khususnya desa-desa yang blank spot dan utamanya jaringan 4G. Sehingga nantinya program yang kita laksanakan ini betul-betul memiliki solusi yang tepat,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Ridwan mengungkapkan, FGD ini digelar karena berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan Ditjen PPI Kominfo untuk penuntasan desa blank spot 4G. 

“Bahwa masih banyak desa atau kelurahan di Indonesia yang blank spot seluler 4G, ada perbedaan data blank spot layanan seluler 4G antara Kemenkominfo dan Penyelenggara Jerbersel dengan data Pemda. Ada permasalahan pembangunan infrastruktur 4G di desa 3435 Non 3T, pembangunan infrastruktur seluler 4G yang tidak maksimal, serta masih perlu adanya sinergi antara Pemerintah Pusat terkait, Pemerintah Daerah, dan Penyelenggara Jarbersel untuk mencari solusi ini dengan tepat,” terangnya.

Oleh karena itu untuk mencari solusi dari hasil evaluasi tersebut, Ridwan menyebutkan, Ditjen PPI Kominfo memiliki program penuntasan desa Non 3T blank spot 4G. Program itu ialah, melakukan konsolidasi data penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan melakukan survei kualitas sinyal di desa/kelurahan. 

“Kedua program itu memiliki rencana keluaran dan tools masing-masing. Di tahun 2023 ini fokus program kami pada wilayah Indonesia bagian barat seperti Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Sedangkan di tahun 2024 mendatang kami akan fokus ke wilayah Indonesia timur seperti Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Maluku dan Papua,” sebut Ridwan. 

Ridwan menyampaikan, alur program penyediaan layanan internet dimulai dari Sosialisasi dan Bimtek oleh Tim Ditjen Telekomunikasi terhadap Pemohon atau Pemda, kemudian memasukkan data, aplikasi sinyal, melakukan pemetaan melalui aplikasi sinyal, dan analisis melalui aplikasi sinyal. Sehingga ditemukanlah solusi dalam jangka pendek, menengah dan panjang. 

“Pada solusi jangka pendek, kami akan melakukan optimalisasi jaringan 4G operator seluler. Untuk jangka menengah, kami akan membangun site 4G baru, dan untuk jangka panjang kami dapat melakukan penyediaan internet oleh operator seluler, Bakti, Fixed, Broadband dan ISP,” tuturnya. 

Setelah FGD ini, Ridwan mengatakan, selanjutnya akan dilaksanakan rapat pembahasan data desa blank spot usulan Pemda dengan operator seluler pada Juli 2023 mendatang. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan, Junaidi, melalui materinya memaparkan kondisi layanan seluler di Kabupaten Pesisir Selatan. 

“Lokasi Kabupaten Pesisir Selatan ini berada di pinggiran Pulau Sumatera bagian barat, karena sebelah barat kabupaten kami adalah Samudera Hindia. Terdapat 15 kecamatan, 182 nagari, dan 480 kampung di wilayah kami ini. Kami telah mendata dan membagi berdasarkan kecamatan dengan masing-masing jumlah titik usulan yang lemah sinyal,” terang Junaidi. 

Usulan wilayah blank spot di Kabupaten Pesisir tersebut, Junaidi menyebutkan, Kecamatan Koto XI Tarusan dengan satu titik usulan, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dengan dua titik usulan, Kecamatan IV Jurai dengan tiga titik usulan, dan Kecamatan Batang Kapas dengan dua titik usulan. 

“Lalu, ada Kecamatan Sutera dengan 10 titik usulan karena wilayah ini adalah yang terluas di Sumatera Barat, ada Kecamatan Lengayang dengan 11 titik usulan karena daerah ini padat penduduk. Kecamatan Ranah Pesisir dengan tujuh titik usulan, Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan tiga titik usulan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan Kecamatan Basa Apek Balai Tapan dengan masing-masing satu titik usulan, dan terakhir Kecamatan Silaut dengan empat titik usulan,” papar Junaidi. 

Junaidi berharap, dengan adanya FGD ini semoga ke depan wilayah blank spot dan lemah sinyal di Kabupaten Pesisir Selatan per kecamatan yang telah dipaparkan tersebut bisa teratasi dengan baik. 

“Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita semua terutama baik yang memegang kewenangan termasuk yang punya kemampuan dalam artian para operator seluler, dan asosiasi. Sehingga bisa memajukan kesejahteraan masyarakat, nah tentu bersama-sama kami yakin program jangka pendek maupun menengah Ditjen PPI Kominfo ini bisa segera terpenuhi terutama setidaknya apa yang direncanakan ini bisa terealisasi dan kami siap membantu dalam pelaksanaan program ini ke depan di wilayah kami,” tutupnya. (vin/s) 

#kominfo #infrastruktur #kemenkominfo #Ditjen PPI Kominfo #blank spot