Pemprov Jatim, Surabaya dan Banyuwangi Jadi Piloting Keterpaduan Layanan Digital Pemda

Ini Layanannya!

Jatim Newsroom - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadi Pemerintah Daerah Piloting untuk keterpaduan layanan digital Pemda oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono pun hadir dalam kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran INA Digital oleh Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin (27/5/2024).

Keterpaduan layanan digital Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain: Layanan oleh RSUD Dr. Soetomo seperti pendaftaran online SIM Rumah Sakit, booking ambulas, sistem informasi pasien dan ketersediaan kamar.

Kemudian Layanan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jatim berupa layanan perizinan terpadu. Ada juga Layanan oleh Badan Kepegawaian Daerah Jatim yaitu Rumah ASN dan Simaster berupa kenaikan pangkat, layanan webinar, database kepegawaian di Jatim.

Selain itu, Klinik Hoaks Jatim untuk pengecekan Berita Hoaks dan Layanan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Jatim yaitu Open Data Jatim, terdapat 36525 dataset yang dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat, data per 27 Mei 2024.

Sementara keterpaduan layanan digital Kota Surabaya yaitu Wargaku (Wadah Aspirasi Rukun Warga Rukun Tetangga dan Kampung Unggul) merupakan satu portal bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik Pemerintah Kota Surabaya.

Kemudian ada pula Kantorku yaitu satu portal bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan Pelayanan Administrasi Pemerintahan meliputi Kesehatan, Pendidikan, Kemiskinan, Pengaduan, Perizinan, GRMS dan Manajemen Kinerja.

Adapun keterpaduan layanan digital Kabupaten Banyuwangi yaitu Smart Kampung Banyuwangi yang merupakan program pengembangan desa terintegrasi yang memadukan penggunaan TIK dengan kegiatan ekonomi produktif, kreatif, peningkatan pendidikan-kesehatan, pelayanan publik, dan upaya pengentasan kemiskinan.

SPBE Summit 2024 merupakan agenda Kementerian PAN-RB RI yang bertujuan mendorong perkembangan layanan digital di setiap instansi pemerintah.

Adapun INA Digital merupakan nama Government Technology (GovTech) Indonesia. INA Digital dikelola oleh Peruri dan bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal untuk memudahkan masyarakat.

“Saya ingin menggarisbawahi dan menekankan kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat. Sehingga seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, dan kemudahan urusan masyarakat,” ujar Presiden Jokowi memberi arahan.

Senada, Menteri PANRB RI, Abdullah Azwar Anas menerangkan GovTech akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai platform atau aplikasi. (idc/s)

#SPBE #layanan digital