Wagub; Pilkada 2020 Bisa Hasilkan Pemimpin Matang, Produktif dan Bersinergi

Jatim Newsroom - Pemilihan Kepala Daerah di 19 Kabupaten dan Kota di Jawa Timur pada tahun 2020 diharapkan mampu menghasilkan seorang pemimpin yang mempunyai kematangan dalam mengambil tindakan bersifat produktif dan mampu bersinergi antar lembaga.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, saat membuka Seminar Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 dengan tema "Jogo Jawa Timur, Aman dan Demokratis", yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, di Hotel Kampi Surabaya, Kamis (5/3).

"Berharap Pilkada serentak di 19 daerah di Jatim mampu mengahasilkan pemimpin yang mau menyadari dan bekerjasama dan bersinergitas antar lembaga, jangan hanya soal popularitas saja," ujarnya.

Ia menyadari, bahwa adanya tekanan-tekanan demokrasi saat ini mendorong pemimpin daerah melakukan langkah-langkah yang sebenarnya sangat popular tapi belum tentu produktif dalam sinergi antar lembaga dan keselarasan kebijakan.

Menghadapi kasus menyebarnya virus Corona, pemimpin diharapkan mampu menjaga ketenangan masyarakat, melakukan koordinasi antar lembaga dan tidak tidak boleh membuat kebijakan yang membohongi masyarakat.

Emil juga memuji langkah PWI Jatim yang memberikan edukasi atau pendidikan politik pada masyarakat untuk mencari pemimpin yang berkualitas dengan menggelar seminar jelang Pilkada serentak 2020. Menurutnya, seminar yang digelar PWI Jatim dalam rangka Hari Pers Nasional diharapkan menjadi langkah yang baik mengawali sebuah event puncak demokrasi di Jawa Timur yang berlangsung di tahun 2020.

“Tema Jogo Jawa Timur Aman dan Demokrasi. Artinya bahwa apapun dinamika yang muncul dari pesta demokrasi senantiasa aman dan demokrasi itu sangat penting dan bisa diwujudkan,” pungkas dia.

Ketua PWI Jatim, Ainur Rohim dalam sambutan menyampaikan, di dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999, pers mempunyai fungsi pendidikan non formal. Yaitu memberikan berita-berita politik yang muncul di dalam agenda politik seperti Pilkada, Pileg, Pilpres dan lain-lain kepada publik.

Ainur menjelaskan, media massa harus memberikan ruang sejauh bisa mengemas ide-ide cemerlang, inovatif dikomunikasikan di publik lewat media massa.

“Pers berkaitan (dengan) politik dan demokrasi sebagai anjing penjaga. Penjabaran undang-undang 40 bahwa fungsi anjing penjaga harus ditransformasikan di dalam kontrol sosial,” terangnya. (mad)