Sejak 2015, Rata-Rata IPM Jatim Naik 0,57 Persen Poin Per Tahun

Jatim Newsroom – Secara rata-rata, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur naik 0,57 persen poin per tahun sejak tahun 2015 hingga tahun 2021. Sebagai indikator outcome jangka panjang, pandemi Covid-19 tidak begitu memberi dampak negatif terhadap IPM, namun dampak pandemi terdeteksi pada pengeluaran riil per kapita per tahun.

Dalam Laporan IPM Provinsi Jawa Timur 2021 yang terbit pada Juni 2022 di laman resmi jatim.bps.go.id, Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan mengatakan, pada tahun 2021, jumlah kabupaten/kota yang memiliki nilai indikator penyusun IPM berada di bawah IPM Jawa Timur sebanyak 21 kabupaten/kota, sedangkan 17 wilayah lainnya berada di atas IPM Jawa Timur. 

Pemerintah provinsi perlu berupaya lebih besar agar capaian masing-masing indikator pembentuk IPM kabupaten/kota meningkat, terutama bagi wilayah dengan IPM di bawah IPM Jawa Timur.

Tidak seperti tahun sebelumnya, IPM Jawa Timur tahun 2021 yang sebesar 72,14 menempati posisi ke-14 setelah Jawa Tengah (72,16) dan Aceh (72,18). Setahun sebelumnya, posisi Jawa Timur masih di peringkat 15 setelah Sumatera Utara. 

Hal menarik lain yang terjadi di 2021 adalah sebanyak 57 persen kabupaten/kota di Jawa Timur telah mencapai pembangunan manusia berkategori “tinggi”, atau naik 4 persen jika dibandingkan dengan kondisi 2020. 

Kabupaten Trenggalek juga naik kelas pada tahun 2021. Jika sebelumnya hanya berstatus IPM “Sedang”, pada tahun 2021 menjadi “Tinggi”. Peningkatan kelas IPM ini mengindikasikan bahwa dampak pembangunan manusia yang dirasakan masyarakat Trenggelek semakin baik.

Hingga 2021, Surabaya tercatat sebagai wilayah dengan IPM tertinggi, yaitu sebesar 82,31 diikuti oleh Kota Malang dengan IPM sebesar 82,04. Kabupaten Sampang meskipun sudah naik kelas ke kategori “sedang”, namun memiliki IPM yang masih menempati posisi terendah (62,80) sehingga masih menjadi catatan utama di balik meningkatnya IPM Jawa Timur secara umum.

Sebagian besar IPM rendah di Jawa Timur berada di wilayah Tapal Kuda dan Pulau Madura. Faktor budaya diduga kuat masih menjadi penyebab utama rendahnya IPM di wilayah tersebut. Di wilayah ini masih dijumpai rumah tangga yang belum mempunyai toilet sendiri atau memanfaatkan aliran sungai untuk Mandi, Cuci, Kakus (MCK), budaya pernikahan dini, serta taraf pendidikan yang rendah.

Pola konsumsi rumah tangga juga menjadi penyebab rendahnya IPM di wilayah Tapal Kuda dan Madura. Tidak sedikit rumah tangga yang pola konsumsi makan yang belum mencerminkan pendapatannya. Kebiasaan menabung untuk keperluan lain juga masih dianggap pengeluaran utama, seperti berangkat haji.

Kondisi itu memberikan kesan bahwa daya beli masyarakat di wilayah Tapal Kuda dan Madura relatif rendah. Berbeda dengan daerah yang mempunyai IPM bagus, pola konsumsi rumah tangga lebih terkontrol dan sesuai dengan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. (idc/s)

#BPS Jatim #indeks pembangunan manusia