Pilkada Serentak 2020 di Jatim Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan

Jatim Newsroom - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berharap agar pelaksanaan Pilkada serentak pada desember 2020 mendatang tetap mematuhi protokol kesehatan.

 

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Jatim, Mayjen TNI (purn) Istu Hari Subagio saat dikonfirmasi di DPRD Jatim, Kamis (9/7). “Jangan sampai ajang pilkada justru menimbulkan cluster baru penyebaran Covid-19. Kami berharap hal ini bisa diantisipasi dengan baik oleh KPU,”tegas Istu politisi asal Fraksi Partai Golkar Jatim ini.

 

Lebih lanjut, pihak Komisi A DPRD Jatim juga telah menggelar hearing dengan KPU, dan Bawaslu Jatim, serta Bakesbangpol Jatim untuk menjelaskan mekanisme tentang persiapan pilkada serentak 2020 mendatang pada Rabu (8/7) kemarin. “Acara ini sebagai bentuk sinergitas antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan legislatif jelang pilkada serentak tahun 2020,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, pertemuan ini, KPU bersama Bawaslu Jatim menjelaskan mekanisme lanjutan tahapan pilkada serentak yang sempat terhenti karena pandemi Covid-19. Termasuk, pelaksanaan tahapan lanjutan di tengah pandemi Covid-19.

 

“Secara teknis, kami apresiasi kesiapan antisipasi jelang pilkada. Termasuk, pemetaan daerah yang membutuhkan keamanan ekstra, penggunaan protokol kesehatan, dan antisipasi hambatan lainnya,”pungkas Mayjen Istu mantan Pangdam Bukit barisan ini.

 

Sementara itu, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam memastikan bahwa dari sisi SDM maupun anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan telah disiapkan oleh APBN. Bahkan sebagian dananya sudah dicairkan oleh penyelenggara Pilkada di masing-masing kabupaten/kota di Jatim.

 

“Tambahan anggaran dari APBN untuk dampak covid-19 dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di 19 kabupaten/kota itu sebesar Rp 670 miliar. Penggunaannya untuk penambahan TPS dan APD (Alat Pelindung Diri). Bahkan Rp 107 miliar diantaranya sudah dicairkan berada di rekening KPU Kabupaten/Kota,” ungkap Kang Anam sapaan akrabnya.

 

Diakui Anam, alokasi anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak yang terbesar itu untuk APD, sebab pihaknya akan melakukan Rapid Test secara massal kepada 500 ribu lebih petugas mulai dari KPPS, TPS, dan Linmas mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota juga akan dipastikan bebas Covid-19 sebelum mereka bertugas.

 

Sementara untuk anggaran dari NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dari APBD masing-masing kabupaten/kota di Jatim yang menggelar Pilkada serentak, lanjut Kang Anam totalnya mencapai Rp.1 triliun 47 miliar. Dimana sekitar 50% dari anggaran APBD tersebut sudah dicairkan dan pada 9 Juli ini akan ada percairan tahap ketiga sehingga bisa 100%.

 

“Jadi untuk kebutuhan APD itu akan ditanggung dari APBN. Misalnya, untuk pengadaan masker, gentong air, sabun cair, disinfektan, sarung tangan plastik sekali pakai untuk pemilih, serta baju hazmat,” kata mantan komisioner KPU Kota Surabaya ini. Hazmat digunakan petugas penyelenggara yang kemungkinan juga akan mendatangi pemilih di rumah sakit. Anggaran itu juga akan digunakan dalam pengadaan bilik tambahan.

 

Selanjutnya untuk teknis penyelenggaraan, kata Choirul Anam sudah ada Juknis PKPU No.5 tahun 2020 tentang tahapan dan jadwal. KPU puat juga sudah menerbitkan PKPU No.6 tahun 2020 tentang beberapa hal yang teknis. Misal, kegiatan di TPS secara prinsip tata cara dan prosedur pemilihannya sama seperti dulu namun yang membedakan hanyalah ada protokol covid-19.

 

“Semua pemilih nanti diberi sarung tangan plastik, lalu tinta menggunakan tetes bukan dicelup, bilik dari 2 menjadi 4 hingga kampanye akbar diperbolehkan lagi dengan memperhatkan protokol covid-19 dan kapasitas maksimal adalah 50% dari kapasitas awal,” kata ketua KPU Jatim.

 

Khusus tingkat patisipasi pemilih, lanjut Anam jika awalnya ditargetkan 80% namun akibat pandemi covid-19 kita turunkan menjadi 77,5%. “Kita tetap optimis target tersebut terpenuhi sebab ini menjadi tantangan bagi penyelenggara untuk bisa lebih berkreatif. Seperti tatap muka yang dihadiri hanya 50-100 orang diganti webinar malah meningkat pesertaya bisa menjadi 400-500 orang,” pungkasnya. (pca)