Pilkada 2020 di Jatim Alami Banyak Penyesuaian

Jatim Newsroom - Pandemi Covid-19 yang melanda, mempengaruhi hampir banyak agenda. Salah satunya penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada 2020. Pandemi telah menyebabkan pilkada kali ini akan berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya.

Pelaksanaan Pilkada 2020 harus mengalami penyesuaian. Tidak saja dari sisi waktu pemungutan suara yang diputuskan ditunda hingga Desember 2020, tetapi juga sejumlah hal teknis terkait pelaksanaan lainnya.

"Urgensi Pilkada di tengah Pandemi adalah antara melindungi kesehatan dengan menjaga demokrasi," ujar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat menghadiri webinar strategi kampanye Pilkada 2020 di tengah Pandemi yang digelar oleh Suara.com, Jum'at (28/8).

Protokol kesehatan Covid-19 menjadi salah satu faktor utama yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan Pilkada Tahun ini. Di Jawa Timur, 19 Kabupaten dan Kota akan melaksanakan Pilkada yang akan dilaksanakan serentak Tahun ini. Dengan jumlah daftar pemilih sekitar 19,9 juta orang.

"Untuk Indeks Demokrasi di Jawa Timur mengalami kenaikan, hak-hak politik naik sebesar 12,8 persen dan lembaga demokrasi naik 4,58 persen," jelas Gubernur Khofifah.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Fritz Edward Siregar, mengatakan, Pilkada kali ini, tidak menutup kemungkinan proses kampanye akan dilakukan secara daring atau online.

Sebagai informasi, KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum, sudah menyatakan kesiapannya untuk pelaksanaan Pilkada 2020 ini termasuk meski harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19 dan mengikuti susunan jadwal baru. Sosialisasi dan simulasi sudah dilaksanakan, dan dalam berbagai kesempatan KPU menyatakan optimistis bisa menyelenggarakan agenda politik besar ini dengan lancar. (fik/s)