PEMILU, MEDIA MASSA DIHARAPKAN NETRAL

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, Staf Ahli Meteri Komunikasi Dan Informatika Bidang Media Massa Henry Subiakto meminta seluruh media massa cetak dan elektronik, untuk netral dalam pemberitaan. ”Media massa harus menjadi kontrol bagi semua pihak mulai dari penyelenggara, peserta, maupun masyarakat termasuk kekuatan politik,” kata Henry pada Diskusi Evaluasi Peran Media Penyiaran Dalam Pilkada dan Pemilu 2009 di Grand Palace Hotel Malang, Senin (16/3). Menurut dia, media massa bisa menjadikan kondisi negara ini kondusif, tentram atau bisa juga menjadi konflik. Semua tergantung model informasi dan komunikasi yang disampaikan ke masyarakat dalam hal ini konsumen media tersebut.”Media massa punya beban moral untuk menyampaikan informasi yang mendidik,” tuturnya Ia mengungkapkan, sejak 2007 hingga 2008 nilai iklan di televisi meningkat 14%. Besarnya nilai yang didapat, ternyata belum membuat seluruh masyarakat Indonesia menerima pendidikan politik sesuai dengan tuntutan Pemilu 2009. ”Sayang jika media hanya mencari keuntungan dari iklan tanpa peduli apakah masyarakat telah memperoleh informasi tentang pendidikan politik yang benar atau tidak,” katanya. Karena itulah, ia berharap, tiga pertanyaan pokok yakni sudahkah media massa memberikan pendidikan politik sesuai tuntutan pemilu 2009, sudahkah sosialisasi electrorate information (tat cara pemilu) tersebar dan terpahami masyarakat, dan sudahkah media massa berperan secara imparsial, tidak memihak, serta menjadi kontrol semua kekuatan politik. ”Tiga hal itu yang bisa menjawab hanya pengelola media massa,” terangnya. Ia menambahkan, data dari Nielsen Advertaising Information Sevices menyebutkan belanja Iklan Pemerintah dan Politik pada 2007 sebesar Rp 1,327 triliun. Sedangkan 2009 milainya meningkat 66% menjadi Rp 2,208 triliun. Data pengguna media di Indobesia pada 2007, jumlah memilik pesawat televisi sebanyak 31 juta keluarga, 25 juta pengguna internet, 15 juta total oplah media cetak,125 juta pengguna ponsel, dan 476 ribu keluarga langganan pay TV Salah satu narasumber yang juga praktisi media Judy Djoko Wahjono Tjahjo mengatakan, ada indikasi yang menyebutkan pada pemilu 2009 hampir 50% pemilih tidak menggunakan hak pilih. Para ahli menduga terjadi kejenuhan dan kelelahan masyarakat Jatim akibat Pilgub 2008 yang memakan waktu hingga tiga putaran. Di sini menurut Djoko, peran media menjadi penting untuk memberi gambaran tetang proses pemilu, sehingga masyarakat tidak jenuh dan memilih untuk tetap menyalurkan aspirasinya. ”Jika mereka yang tidak memilih beralasan karena calonya sudah tidak tampil lagi itu masi bisa ditoleransi. Tetapi jika mereka beralasan karena capek atau mungkin tidak mengerti caranya itu yang bahaya, berarti ada proses sosialisasi yang tidak berjalan,” katanya. Ia menambahkan, data KPU Jatim menyebutkan, pada pemilu 2009 anggaran sosialisasi sebesar Rp 105 juta dengan rincian Rp 30 juta tunai, Rp 75 juta bentuk barang cetakan.”Dana itu sangat kecil dibanding banyaknya keperluan untuk sosialisasi, karena itu maka media harus membantu pemerintah atau lembaga yang ditunjuk untuk sosialisasi,” terangnya.