Pemilih Semakin Cerdas, KPU Sebut Tak Ada Laporan Money Politic Di Pilwali Kota Blitar

Jatim Newsroom- Hingga hari pencoblosan, Rabu (9/12), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar tidak menemukan atau menerima laporan praktik Politik Uang atau yang dikenal dengan istilah Money Politic dalam Pemilihan Walikota di wilayahnya.

Ketua KPU Kota Blitar, Setyo Budiono mengatakan saat ini masyarakat sebagai pemilih semakin cerdas dalam menentukan pemimpin. Selain merusak proses demokrasi yang sedang tumbuh, money politic juga menunjukkan perilaku calon pemimpin yang melakukan praktek tersebut bukan pemimpin yang baik.

“Sejak sosialisasi kita terus mengimbau masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas. Termasuk menghindari adanya godaan politik uang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi dari pantauan saya hingga hari ini belum ada laporan terkait money politic itu,” katanya diwawancarai di Kantor KPU Kota Blitar, Rabu (9/12) Siang.

Selain memberikan pemahaman pada masyarakat, Setyo menjelaskan pihaknya juga menjalin komunikasi yang baik dengan masing-masing pasangan calon. Sehingga sejak masa pencalonan seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada berkomitmen untuk menghindari praktek tak terpuji money politic.

Terkait tingkat partisipasi pemilih, pihaknya optimistis bisa mencapai 90 persen dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 108.993 orang. Ada sebanyak 311 TPS seluruh Kota Blitar tersebar di 3 kecamatan dan 21 kelurahan. “ Untuk pengamanannya kita terjunkan sebanyak 622 Linmas dan dibantu 1 personel polisi tiap 3 TPS,” ungkapnya.

Setyo berharap proses Pilwali hingga keputusan pemenangi berjalan lancar, aman, dan kondusif seperti tahun-tahun sebelumnya. Pihaknya juga berterimakasih pada masyarakat yang turut serta menyukseskan pesta demokrasi ini.

Pilkada Kota Blitar diikuti dua pasangan calon, yakni pasangan Muhsin–Dwi Sumardiyanto yang berangkat dari calon perseorangan dan Samanhudi Anwar–Santoso merupakan calon incumbent. Pasangan Samanhudi Anwar-Santoso diusung oleh 8 partai diantaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat. (luk)