Pelabuhan Branta Minim Failitas, Nelayan Pamekasan Wadul ke DPRD Jatim

Jatim Newsroom – Puluhan nelayan Pamekasan asal Pamekasan Madura wadul ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, senin (10/7/2023). Dalam pertemuan tersebut para nelayan tersebut menuntut, diantarannya pelabuhan tempat pelelangan Ikan (TPI) Branta Pamekasan Madura sangat minim fasilitas untuk nelayan.

“Pelabuhan disana untuk niaga saja,sehingga untuk sandar nelayan tidak bisa. Kami berharap agar Pemprov membantu kepentingan nelayan dengan membangun pelabuhan ikan Branta di Pamekasan,”jelas salah satu nelayan Wardan.

Menurutnya, dengan perbaikan pelabuhan tersebut tentunya akan ada kenaikan pendapatan bagi daerah, kemudian masyarakat atau nelayan di sekitar tersebut menjadi sejahtera. Selama ini, lanjut Wardan, fasilitas pelabuhan Brantah sangat minim. “Untuk bisa sandar saja disesuaikan dengan besarnya kapal ,”katanya.

Selama ini di pelabuhan tersebut, nelayan menumpang pada pelabuhan niaga. "Selain menyesuaikan besarnya kapal, juga antrian panjang dan selalu mengalah pada kapal niaga. Maka itu kami datang ke komisi B keluhan kami bisa di terima dan diwujudkan oleh pemprov untuk segera diperbaiki,” katanya.

Pihaknya, juga  berharap adanya pemenuhan fasilitas untuk nelayan di pelabuhan tersebut. “Kami nelayan menginginkan yang mengutamakan keselamatan. Selain untuk nelayan, juga untuk kapal besar juga bisa bersandar disana,”katanya.

Dimana para nelayan asal Pamekasan Madura ini, langsung diterima oleh Ketua Komisi B DPRD Jatim, Aliyadi Mustofa, anggota Komisi B DPRD Jatim lainnya, Agatha, Daniel Rohi, Erma Susanti, dan juga dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Isa Anshori di ruang rapat komisi B DPRD Jatim.

Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Aliyadi Mustofa mengatakan pihaknya meminta kepada DKP untuk segera memenuhi dan memperbaiki fasilitas pelabuhan nelayan tersebut. Serta  dalam waktu dekat pihaknya akan turun ke lokasi dermaga tersebut untuk melihat langsung kondisi pelabuhan tersebut.

“Perlu ada sinkronisasi apa saja yang dibutuhkan di pelabuhan tersebut. Fokus pada aset yang ada dan saya kira tak perlu dibuat pelabuhan baru. Maksimalkan yang sudah ada untuk sejahterakan rakyat,” tegas Aliyadi.

Sementara iti kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur, Isa Anshori mengatakan pelabuhan Brantah semula adalah pelabuhan milik Pemkab Pamekasan.  “Pada tahun 2021 diserahkan ke provinsi untuk dikelola. Untuk perbaikan pelabuhan tersebut, untuk tahun ini, kami sudah menyusun masterplan kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi di pelabuhan tersebut,”katanya.

Di pelabuhan tersebut, sambung Isa Ansori dibutuhkan perpanjangan dermaga agar kapal nelayan bisa bersandar. “Selama ini peruntukan untuk kapal niaga, namun kalau diperpanjang dermaganya kapal nelayan bisa ikut juga bersandar disana,” pungkasnya. (pca/hjr)

#dprd jatim