Jatim Newsroom – Setalah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa membacakan Nota Pejelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur langsung melanjutkan dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus).

 

Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar ditemui di DPRD, Selasa (29/3/2022) mengatakan untuk pansus LKPj TA 2021 tadi diputuskan untuk ketua Pansus dari Fraksi PPP Jatim, Mahdi dan untuk Wakil ketua Pansus dari fraksi PKS, serta PDIP Jatim.

 

Begitu juga soal waktu pembahasan Pansus, lanjut Kusnadi sudah ada ketentuan, yakni maksimal 3 bulan. “LKPj Gubernur Jatim itu, bagian dari evaluasi kinerja Gubernur yang dilakukan oleh DPRD Jatim,”ujarnya.

 

Ia mengapresiasi, kinerja Gubernur Jatim dan Wagub yang berhasil meningkatkan pendapatan ditengah pandemi covid 19. Ini dibuktikan dengan peningkatan nilai investasi di Jatim. Sementara itu Ketua Pansus LKPj Gubernur Jatim tahun 2021, Mahdi mengatakan belum bisa bicara banyak terkait materi yang akan dibahas oleh Pansus LKPj Gubernur Tahun 2021. Sebab, rapat perdana pansus baru akan digelar Kamis (31/03/2022). Namun Mahdi mengaku akan mengkritisi soal refocusing anggaran APBD tahun 2021.

 

"Kami akan mendalami soal refocusing anggaran yang masih terjadi pada tahun anggaran 2021. Sebab, bila mengacu dari keterangan Menteri Keuangan di tahun 2021, Pemprov Jatim disebut masih banyak menyimpan dana di perbankan. Nah, kita ingin tahu kenapa ada dana parkir di bank. Sementara, kita terpaksa melakukan refocusing anggaran," tutur politikus PPP yang akrab disapa Habib ini.

 

Mahdi melanjutkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pembahasan untuk bisa membedah kinerja Gubernur Jatim, termasuk soal penganggaran. Demikian pula terkait pendapatan dan belanja akan turut dikaji. Ia berharap target pemerintah provinsi membangun ekonomi bisa didukung dengan kekuatan anggaran yang rasional. Harapannya, itu sejalan dengan target peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di era pandemi.

 

"Kita fokus pada pemulihan ekonomi ditengah pandemi. Namun tanpa dukungan anggaran yang rasional sulit untuk mencapai target tersebut. Harapan kita ada perbaikan di tahun mendatang," ujar pria yang telah menyatakan kesiapannya maju sebagai Calon Bupati Probolinggo tahun 2024 itu.

 

Sebelumnya, Gubernur Khofifah menjelaskan, bahwa Substansi dari LKPj Tahun 2021 adalah mengukur capaian dalam implementasi RKPD Tahun 2021. Dimana, RKPD 2021 merupakan penjabaran tahun ketiga  dari RPJMD  2019-2024.

 

"Capaian tahun 2021 menunjukkan persentase pencapaian target sebesar 96,41 persen dari 2.619 indikator, sebanyak 2.532 indikator mencapai target. Capaian tahun 2021 ini meningkat 4,42 persen dari tahun 2020 sebesar 91,99 persen," pungkas gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini. (Pca/hjr)