Komisi E DPRD Jatim Minta BPBD Tingkatkan Koordinasi untuk Pengendalian Bencana Banjir

Jatim Newsroom - Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Hari Putri Lestari meminta dan mendesak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur sebagai mitra untuk berkoordinasi dengan dinas provinsi terkait. Hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dan pengendalian terhadap bencana banjir.

Koordinasi tersebut, menurutnya adalah melaksanakan normalisasi semua sungai yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab provinsi, bersama dinas terkait yaitu dengan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur serta stakeholder lainnya. “Tidak hanya itu, koordinasi juga diperlukan dengan dinas terkait di tingkat kabupaten dan kota, terutama yang telah diketahui rawan dengan bencana banjir,” ujar politisi Dapil Jember - Lumajang ini dikonfirmasi, Jumat (28/10/2022).

Wanita yang akrab disapa HPL ini, menambahkan pembersihan aliran sungai menjadi bagian penting dari upaya percepatan penanganan dan pengendalian banjir. Menurutnya agar upaya ini efektif, hendaknya pihak Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan Kepala Desa yang wilayahnya rawan banjir.

“Antisipasi ini harus segera direalisasikan secara intens mengingat saat ini sudah memasuki musim hujan dan di beberapa wilayah mengalami dampak cuaca ekstrem yang berpotensi pada bahaya banjir. Demikian juga pembersihan sungai ini sampai ke wilayah pemukiman dengan dukungan kerjasama dari warga agar membersihkan saluran air di sekitarnya. Bukan hanya kebersihan sungai tapi pengendapan lumpur/pendangkalan sungai bisa menyebabkan banjir,” katanya.

Selain normalisasi sungai untuk antisipasi bencana banjir, ia juga mendesak BPBD Jawa Timur untuk berkoordinasi dengan Dinas PU Bina Marga Jawa Timur bersama para stakeholder melaksanakan survei dan pendataan pohon yang berpotensi membahayakan pengguna jalan serta melakukan pemotongan dan pemangkasan pohon yang  dikategorikan berbahaya di ruas jalan umum provinsi.

“Antisipasi cuaca ekstrem diperlukan termasuk diantaranya penebangan pohon yang rentan roboh terkena angin atau banjir agar tak menimbulkan korban dari pengguna jalan. Jika terjadi bencana yang tidak bisa dihindarkan, paling tidak upaya ini meminimalkan kemungkinan terjadi kerusakan atau kecelakaan yang memakan korban akibat pohon roboh di ruas jalan provinsi Jawa Timur,” terangnya.

Sementara itu Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim Andhika N Sudigda mengatakan mitigasi pra bencana menjadi fokus penanganan yang ditingkatkan oleh pihaknya. Menggandeng berbagai elemen masyarakat, media, perguruan tinggi, serta dunia usaha beberapa poin isu strategis mencoba dijawab dan dirumuskan. “Untuk itu setiap tahun BPBD Jatim terus mengembangkan dan memberikan sosialisasi itu. Salah satunya lewat desa tangguh bencana. Saat ini sudah ada sekitar 700 desa yang dilatih dalam penanganan bencana,” terangnya.

Lebih lanjut, Andhika mengatakan sosialisasi tersebut agar respon masyarakat di kawasan rawan bencana terlatih dan dalam melakukan penanganan secara cepat saat terjadi bencana. Sebelum bantuan dari luar desa datang untuk penanganan lebih lanjut. “Selain itu juga ada satuan pendidikan aman bencana. Tahun ini ada penambahan sekitar 20 sekolah yang dilatih. Setiap tahun jumlahnya terus bertambah. Untuk itu kami meminta BPBD kabupaten/kota juga berperan dalam meningkatkan jumlahnya,” pungkasnya. (pca/hjr)

#dprd jatim