Selasa, 29 November 2022

Kemenkominfo Gelar Bimtek Pelaksanaan Kebijakan Sub Urusan IKP

Diunggah pada : 21 September 2022 15:47:24 51

Jatim Newsroom – Demi meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Kebijakan Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). Kegiatan yang diikuti oleh pranata humas dinas Komifo daerah di Indonesia ini bertajuk ‘Monitoring Isu dan Manajemen Komunikasi Krisis.

Bimtek ini diadakan secara hybrid atau daring dan luring di Hotel Aryaduta Palembang Square, Jalan Pom IX Lorok Pakjo Kota Palembang, Rabu (21/9/2022).

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, Usman Kansong, dalam sambutannya yang diwakili oleh Hasyim Gautama selaku Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik secara virtual menyampaikan, Bimtek ini didasari oleh Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, yang secara jelas meminta kepada Kominfo untuk melakukan media monitoring dan menganalisis konten media terkait kebijakan dan program pemerintah. 

“Sebagai implikasinya, Inpres tersebut turut di implementasikan seluruh instansi termasuk daerah dalam pengelolaan komunikasi publik,” tutur Hasyim. 

Hasyim menjelaskan, dengan semakin berkembangnya terknologi informatika pemantauan isu publik di media massa yang canggih, dengan berbagai aplikasi saat ini kita bisa melihat berbagai isu yang sedang berkembang melalui media sosial, termasuk segment berita di media cyber, yang parameter pemantauannya semakin kompleks yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. 

“Monitoring Isu dan Manajemen Komunikasi Krisis tidak hanya bermanfaat untuk mengetahui seberapa besar terpaan isu atau pemberitaan tentang institusi kita, namun juga bermanfaat sebagai mitigasi krisis. Karena melalui monitoring isu dan manajemen komunikasi krisis, kita dapat tahu isu apa sajakah yang sedang menjadi pembicaraan di masyarakat, bahkan mengindikasi alasan apakah adanya isu – isu krisis sebelum isu tersebut menyebar luas,” terangnya. 

Ketika isu tersebut tidak ditangani dengan baik, maka hal itu dapat mempengaruhi presepsi publik yang negatif terhadap pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Di akhir sambutannya Hasyim berharap agar Bimtek ini dapat dimanfaatkan dengan baik. 

“Saya berharap bimbingan teknis ini dapat kita manfaatkan sebaik – baiknya untuk mengembangkan dan menyempurnakan implementasi monitoring isu dan manajemen komunikasi krisis yang kita laksanakan di instansi kita masing – masing,”harapnya. 

Sementara itu, Kapala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatra Selatan Achmad Rizwan dalam sambutannya  juga menjelaskan, penyampaian informasi ke masyarakat haruslah berdasarkan fakta yang real dan akurat, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang memberikan rasa kepercayaan yang tinggi, apalagi ketika menyangkut isu yang sedang berkembang ataupun isu baru yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Untuk menyampaikan informasi yang akurat dan dapat menimbulkan rasa tenang serta menimbulkan rasa kepercayaan, kita harus melakukan banyak hal salah satunya dengan pelaksanaan monitoring isu dan manajemen komunikasi agar jangan terjadi krisis komunikasi di tengah masyarakat,”ungkap Rizwan. 

Tugas monitoring isu publik, lanjut Rizwan, merupakan tugas yang sangat serius untuk dilakukan demi menjaga kestabilan bagaimana memantau serta merespon isu – isu yang ada. Hal ini biasanya merupakan isu – isu yang sensitif sehingga kita perlu kehati – hatian dan ketelitian.

“Yang perlu diperhatikan dalam monitoring isu publik saat ini adalah bagaimana kita melihat atau memantau isu – isu yang sedang berkembang di masyarakat, yang menjadi kebutuhan masyarakat, bagaimana cara merespon isu tersebut,” jelas Rizwan.

Rizwan juga menyampaikan, monitoring isu bertujuan untuk memandu dan mengolah data bagaimana mendeteksi serta mengantisipasi secara dini isu yang bergulir ditengah masyarakat. Analisis isu publik untuk kebijakan badan publikasi, dimana memanfaatkan dari hasil trending topic yang berkembang di masyarakat. 

“Analisa tersebut menjadi salah satu sumber kebijakan dan tahap dalam penentuan kebijakan, kata Rizwan.

Bimtek ini diadakan secara hybrid dengan diikuti oleh perwakilan staf Dinas Komunikasi dan Informatika dari seluruh provinsi di Indonesia. Dan turut mengundang beberapa narasumber yakni, Nico Aditia selaku perwakilan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan dan seorang Praktisi Komunikasi Yan Kurniawan. (vin/s)

#Diskominfo Jatim